BALI, iNewsSurabaya.id – Tantangan krisis iklim telah mendorong negara-negara di dunia untuk melaksanakan komitmen upaya menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk Indonesia yang masih butuh mengoptimalkan kekayaan alam, kearifan lokal dan karbonnya dalam menyejahterakan rakyatnya.
Hari ini, sebuah diskusi tentang integrasi konsep sumber daya alam (natural capital), masyarakat (communities), dan karbon (carbon) atau NCCC, digelar oleh Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) sebagai pengingat bagi seluruh pihak untuk memanfaatkan ketiga unsur khas Indonesia tersebut sebagai prinsip yang perlu dipegang teguh dalam setiap upaya mitigasi
perubahan iklim.
Diskusi ini diadakan seiring dengan peluncuran sebuah White Paper yang mengupas tentang konsep NCCC di UID Bali Campus, Kura-Kura Bali, Serangan, Bali.
Para peserta diskusi terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan pihak-pihak terkait yang mendukung komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim.
Adapun komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim secara resmi dimulai sejak Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu.
Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya domestik dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.
Sejumlah inisiatif sudah dijalankan untuk mendukung komitmen Indonesia tersebut, namun terdapat kebutuhan untuk hadirnya sebuah panduan yang menjadi kompas penunjuk arah, pengingat, dan dasar pemikiran yang mengintegrasikan praktik pelestarian yang sudah mengakar di masyarakat lokal di berbagai wilayah Indonesia.
"Diskusi tentang NCCC ini bertujuan untuk menjelaskan secara otoritatif konsep NCCC sebagai kompas filosofis dan panduan kebijakan yang dapat disepakati antara publik, swasta, dan pemerintah," kata Ketua Umum Yayasan UID Tantowi Yahya.
Acara ini juga melibatkan masyarakat sipil untuk membahas NCCC sebagai White Paper yang dapat diarusutamakan sejalan dengan SDGs.
Lebih dalam lagi, White Paper NCCC ini mengompilasi data berbasis hasil survei lapangan, diskusi lintas sektor tingkat makro, dan konsolidasi nilai-nilai dari literatur negara sebagai metode untuk menelusuri dan memperkaya konteks dan perspektif rekomendasi-rekomendasi praktik lapangan yang berkelanjutan.
White Paper ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC diantaranya di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara, Tawangargo, Malang, Jawa Timur, Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat dan Nipah Panjang dan Medan Mas, Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun NCCC White Paper menjelaskan bahwa tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia.
"Kedua aspek tersebut perlu berjalan dengan dengan seimbang demi mencapai target pembangunan berkelanjutan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, objektif lain dari White Paper ini adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja dalam memandu proses pengelolaan sumber daya alam, serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Irfan Darliazi Jananto, Perwakilan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas sepakat dengan pentingnya unsur community dalam melindungi alam.
“Pengembangan social capital adalah penentu dalam melindungi dan membuat ekosistem kita berkelanjutan. White Paper ini mengingatkan kita semua bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam, komunitas, dan karbon tidak boleh menyeleweng dari hukum dan tradisi lokal yang kerap dianut selama beratus-ratus tahun demi melindungi alam di sekitar para penduduk,” ungkapnya.
Sementara itu, Andhyta Firselly Utami, Ekonom Lingkungan Hidup dan Co-Founder Think Policy, yang juga hadir sebagai panelis pada diskusi tersebut berpendapat bahwa untuk mendorong NCCC diperlukan perubahan paradigma pembangunan, dimana perlu adanya perubahan paradigma sosial yang saat ini masih sangat mengedepankan pertumbuhan ekonomi.
“Banyak orang terpaku dengan angka Produksi Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi jangan sampai menjadi indikator tunggal yang melupakan dampak negatif dari industrialisasi yang tidak terkontrol,” jelasnya.
Lebih lanjut Andhyta menjelaskan kombinasi yang dibutuhkan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan emisi serendah mungkin.
“Sudah sepantasnya kecepatan pertumbuhan ekonomi tidak melampaui ketersediaan sumber daya alam bumi kita. Memang, biasanya diperlukan momentum khusus buat sebuah perubahan paradigma atau konsep baru untuk bisa diadopsi masyarakat luas, seperti yang terjadi saat peristiwa Great Depression di Amerika Serikat pada 1929 yang berakhir dengan perkenalan konsep GDP oleh ekonom Simon Kuznets,” tambahnya.
Deputi Direktur SDGs Center Universitas Padjadjaran, Ahmad Komarulzaman, berpendapat bahwa peran pemimpin sangat penting untuk mendorong sebuah konsep pembangunan. Momentum paska pandemi dapat dijadikan sebagai saat yang tepat untuk
melakukan sosialisasi NCCC.
“Saat ini momentum post COVID sedang menahan pembangunan dalam waktu yang cukup lama dan semua orang punya kesempatan untuk berpikir ulang untuk konsep pembangunan, hal lainnya SDGs ini mau selesai dan sekarang sudah ada diskusi post 2030. Ketika pembicaraan SDGs ini selesai, NCCC bisa punya panggung sendiri,” tuturnya.
Menutup diskusi, Prof. Jatna Supriatna, Chairman of Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia menekankan kembali bahwa arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.
“Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja. Yang paling bisa memulai perubahan positif adalah masyarakat lokal yang selalu berada di lapangan," papar Prof. Jatna.
"Selain itu, oleh karena budaya di suatu daerah di Indonesia bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya, seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," tutup papar Prof. Jatna.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
