SIDOARJO, iNewsSurabaya.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia menemui camat se Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
Mereka dikumpulkan di kantor pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas dan Pembangunan Desa Di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), pada Jumat (17/3/2023).
Dalam kesempatan ini, Indah Kurnia berpesan kepada para Camat se-Sidoarjo agar selalu memberikan pendampingan dan pembinaan kepada para Kepala Desa terutama mengenai literasi keuangan.
Hal ini bertujuan agar para kepala desa memahami dan mengerti tentang pengelolaan dana desa sesuai aturan yang berlaku.
“Karena kurangnya literasi atau pengetahuan, maka banyak anggaran yang tidak digunakan atau digunakan tapi tidak tepat sasaran. Maka kita punya kewajiban untuk memberikan pemahaman/literasi kepada mereka (kepala desa). Tentu saja dengan kapasitas kita masing-masing,” pesan Indah.
Dirinya mengakui bahwa sangat serius dalam memberikan literasi keuangan kepada semua pihak terutama para Kepala Desa.
Selain itu juga mendorong kemajuan yang ada di desa terutama dalam bidang perekonomian.
Hal itu sesuai dengan bidang serta ruang lingkup kerjanya yang berada di Komisi XI DPR RI (bidang perencanaan pembangunan, keuangan, dan perbankan).
Terbukti, setelah beberapa waktu lalu mengundang puluhan kepala desa untuk membicarakan mengenai potensi perekonomian desa untuk mengatasi inflasi, kini Indah menemui para camat untuk membincang mengenai Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas dan Pembangunan Desa.
Menurut Indah, semakin tinggi tingkat literasi keuangan suatu bangsa sangat korelatif dengan kesejahteraan bangsa.
Hadir dalam kesempatan tersebut adalah Sekda Kebupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Mohammad Ainur Rahman, Probo Agus Sunarno dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Evi Wahyu Harini dari Inspektorat. Dua pejabat BPKP juga turut hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yaitu Akhmad Basori dan Teguh Harjanto.
Dalam sambutannya, Andjar Surjadianto menyampaikan bahwa secara umum pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada kepala desa, namun tentu saja dengan seni (metode) yang bervariasi.
“Secara teknis pengetahuan akuntansi dari para kepala desa itu kan tidak sebagus akuntan yang sebenarnya, maka para camat juga hanya memberikan kulit2nya saja," ungkapnya.
Dirinya mengakui bahwa masih banyak kepala desa yang masih belum memahami dengan benar mekanisme pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal administrasinya.
Salah satunya yang menjadi sorotan adalah memasukkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) pada rekening desa.
“Sewa TKD ini tidak semua desa memasukkannya pada rekening desa, ini yg harus kita luruskan. Kalo ini terjadi secara masif ini bisa jadi temuan,” kata Andjar.
Hal lain yang ia singgung adalah mengenai mekanisme pembelanjaan dengan pembayaran secara nono tunai yang masih belum berjalan maksimal. Mekanisme non tunai tidak maksimal.
“Pencatatan transaksi tidak tertib. Masih saja terjadi kelebihan belanja material dan upah kerja. Hal ini terjadi karena SPI (Sistem Pengawasan Internal ) tidak berjalan,” keluhnya.
Sementara itu, Akhmad Bashori dalam paparannya menyampaikan beberapa harapan mengenai pengelolaan keuangan desa ke depan.
Diantaranya, terwujudnya sinergi dan kolaborasi pembinaan pemberdayaan dan pengawasan di Daerah. Kemudian adanya kebijakan Desa berbasis data.
Selanjutnya meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa, serta meningkatnya daya dukung Desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
