SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Papua secara resmi kembali ke Pemerintah Republik Indonesia pada Mei 1963. Presiden Soekarno telah merancang pembangunan Papua menjadi lebih baik, sayang rencana pembangunan tak berjalan mulus setelah ada peralihan kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto.
Dikutip dari Okezone, keberhasilan Pemerintah Indonesia kembali merebut Papua dari tangan Belanda tak lepas dari Operasi Tiga Komando Rakyat (Trikora) yang dikeluarkan Soekarno. Operasi tersebut membuahkan hasil dan menuntun kembali Papua dalam wilayah kedaulatan Indonesia pada Mei 1963.
Dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda yang ditengahi Amerika Serikat (AS), Belanda setuju menganggarkan US$30 juta per tahun untuk pembangunan Irian Barat (Papua) melalui PBB.
Sementara Indonesia berkewajiban menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua pada Desember 1969. Setelah itu, pemerintahan Soekarno segera merancang program pembangunan Papua.
Saat itu, Wakil menteri pertama koordinator urusan Irian Barat, Subandrio, di hadapan DPRD Irian Barat pada 22 Juli 1963 menyebut, pemerintah pusat akan fokus pada penguatan keamanan, konsolidasi pemerintahan sipil, dan menggerakkan perekonomian lokal di tahun pertama setelah penyerahan Papua.
Untuk mewujudkan semua program tersebut, pemerintah pusat memanfaatkan dana dari PBB (bernama Fund for West Irian/Fundwi). Dana tersebut khusus untuk melakukan pembangunan tanah Papua.
Sayang, program rancangan pemerintahan Soekarno masih belum jelas keberhasilannya, karena Soekarno digantikan Soeharto usai huru-hara 1965. Kemudian, keran Dana Fundwi baru dibuka kembali ketika Soeharto naik jadi orang nomor 1 di Republik Indonesia.
Pada tahap awal, pemerintah pusat akan berfokus pada pembangunan daerah pedalaman. Pemerintahan Bung Karno memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan lembah Baliem.
Kepemimpinan Bung Karno telah memiliki konsep untuk membangun Papua. Bung Karno sangat mengerti bahwa meraih kembali Papua ke pangkuan RI menimbulkan kewajiban bagi pemerintahannya membangun Papua, sebagaimana daerah lain di Tanah Air.
Bung Karno pun sangat memahami bahwa orang Papua membutuhkan sentuhan tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerahnya.
Artikel ini diambil dari Okezone dengan judul Konsep Membangun Papua ala Soekarno
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
