JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dalam acara Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan pada Minggu, 21 Mei 2023 di Istora Senayan, menyinggung soal mafia-mafia dari mulai mafia tanah sampai bansos termasuk mafia pupuk.
Dihadapan pendukungnya, Anies menceritakan pengalamannya bertemu seorang petani di Jawa Tengah yang mengeluh harga pupuk semakin mahal dan sulit di dapat. Dari situ Anies menyatakan mafia harus dibereskan dan jangan sampai merajalela di negeri ini.
Pernyataan Anies ini kemudian ditanggapi oleh Ganjar Pranowo meminta masyarakat yang mengeluhkan soal kelangkaan pupuk subsidi untuk melaporkan ke dirinya.
"Lapor saya langsung (melalui aplikasi Laporgub), tak beresi," kata Ganjar saat menghadiri Tausiyah Kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stanting di Gedung Serba Guna Dewi Sri, Purwodadi, kabupaten Grobogan, Selasa 23 Mei 2023.
Menanggapi polemik dari kedua capres tersebut, analis kebijakan politik pangan Syaiful Bahari berpendapat, apa yang disampaikan Ganjar untuk menanggapi pernyataan Anies terlalu menyederhanakan persoalan mengenai berkurangnya pupuk subsidi dan kelangkaan pupuk non subsidi di pasar.
Permasalahannya sudah jelas, bahwa anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun semakin berkurang.
Pada tahun 2019 anggaran subsidi pupuk Rp. 34,3 triliun, tahun 2020 berkurang menjadi Rp. 31 triliun, tahun 2021 berkurang jadi Rp. 29,1 triliun, tahun 2022 Rp. 25,3 triliun, dan tahun 2023 berkurang lagi menjadi 24 triliun.
"Sehingga dalam 5 tahun pengurangan anggaran subsidi pupuk mencapai 10,3 triliun," ungkap Syaiful kepada media di Jakarta," Kamis (25/5).
Dengan luas lahan pertanian 10,68 juta hektar, lanjut Syaiful, bagaimana mungkin anggaran subsidi pupuk yang terus-terusan dipangkas bisa mencukupi kebutuhan petani.
"Bahkan, presiden Jokowi sendiri mengakui, kebutuhan pupuk Indonesia 13,5 juta ton yang baru terpenuhi 3,5 juta ton. Artinya terdapat kekurangan 10 juta ton pupuk," katanya.
Maka, defisit pupuk yang begitu besar, kata Syaiful, sudah pasti menjadi persoalan yang sangat serius bagi produktifitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
"Jadi, jalan keluarnya tidak hanya lapor ke gubernur terus beres, karena masalah pupuk ini bukan hanya dialami satu dua orang petani di Grobogan, Jawa Tengah, tapi juga secara nasional," jelas Syaiful kepada media.
Seharusnya, kata Syaiful, Ganjar sebagai bakal calon presiden tidak bersikap reaktif dan menanggapi masalah secara gampangan, karena ini menyangkut nasib jutaan petani dan hajat hidup rakyat Indonesia. Apalagi, Presdien Jokowi pun mengakui kalau pupuk saat ini memang langka.
“Saya rasakan akhir-akhir ini setiap saya ke desa, setiap saya masuk ke sawah ketemu petani selalu yang disampaikan adalah pupuk nggak ada, pupuk harganya tinggi”, kata Jokowi pada saat meresmikan Pabrik Pupuk NPK Iskandar Muda di Aceh pada tanggal 10 Februari 2023. Ini artinya, kelangkaan pupuk itu sudah menjadi masalah nasional dan harus diselesai secara mendasar dan komprehensif, bukan hanya dengan aplikasi laporan," tegas Syaiful.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
