SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra (FH UWP) mengguncang Gedung E Kampus Benowo dengan diskusi mendalam tentang "Kepastian Hukum" dalam suasana seminar yang penuh semangat, Sabtu, 16 Maret 2024.
Dekan FH UWP, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., membuka seminar dengan tegas, memperkenalkan pemateri utama, Pakar Hukum Tata Negara & Administrasi Negara UWP, Dr. Nuryanto A. Daim, S.H., M.H. Sesi pemaparan yang dipandu oleh Mahasiswa FH UWP, Teguh Harjono, menarik minat ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, dan aktivis hukum di Jawa Timur.
Dalam penjelasan yang mendalam, Dr. Nuryanto menguraikan akar sejarah dan prinsip-prinsip mendasar demokrasi. Dengan penuh semangat, ia menghubungkan teori-teori politik dengan realitas kontemporer, memberikan pemahaman yang dalam tentang pentingnya pemilu yang bebas, pluralitas partai politik, serta peran media dan perlindungan hak-hak minoritas dalam membangun masyarakat demokratis.
"Ada banyak prinsip dalam sistem politik demokrasi. Di antaranya ialah pemilu yang bebas, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, tata kelola pemerintahan yang terbuka, pers yang bebas dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas," paparnya.
Nuryanto memaparkan sejumlah temuannya terkait ironi demokrasi di Indonesia saat ini. Di antaranya ialah kekuasaan yang terbesar berada di DPR, sampai-sampai seluruh lembaga negara di Indonesia dibentuk oleh DPR.
Selanjutnya ialah Anggota DPR menjadi petugas partai sehingga bekerja hanya untuk partai, bukan untuk rakyat. Kemudian tidak adanya prinsip check and balances sehingga muncul kekuasaan yang dominan.
"Hal ini bisa dilihat pada pelaksanaan Pemilu kemarin. Sejatinya, sistem pemilu kita sudah cukup demokratis. Permasalahannya rakyat Indonesia sebagai pemilih tidak memahami proses pemilu sebagai proses penyerahan sebagian kedaulatan rakyat kepada orang yang dipilihnya", ujarnya.
Ia juga menyoroti mahalnya biaya politik atau political high cost di Indonesia. Berdasarkan penelitian dari sejumlah lembaga riset, seorang calon anggota DPR maupun DPRD harus menyiapkan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk biaya yang diperlukan dalam rangka Pemilu seperti kampanye dan sebagainya.
"Akhirnya penguasa pada pemerintahan ialah orang-orang yang memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan logistik seperti korporasi. Inilah yang melahirkan Sistem Corporatocracy", ujarnya.
Di akhir, beliau menekankan bahwa salah satu solusinya ialah memperkuat lembaga pengawasan eksternal serta membangun kesadaran politik masyarakat melalui LSM Pemantau Pemilu.
"Ini adalah tugas kita bersama sebagai civitas akademika di Indonesia", tandasnya.
Ketua BEM FH UWP, Rudi Santoso menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka membangun nuansa akademis di FH UWP. Terlebih isu kepemiluan merupakan isu hangat akhir-akhir ini.
"Kedepan kami berencana mengadakan sejumlah seri diskusi dan seminar untuk membangun kesadaran hukum di kalangan mahasiswa FH UWP dan masyarakat, sejalan dengan moto UWP, Growth with Society", ujar Rudi.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
