SURABAYA, iNews.id - Sejumlah pengurus Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) Kabupaten Ngawi mendatangi kantor DPC Gerindra.
Pengurus organisasi sayap Partai Gerindra ini melayangkan protes sekaligus menyerahkan surat pengunduran diri menyusul pergantian pengurus secara sepihak oleh DPD Gerindra Jawa Timur (Jatim).
Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK), Abdul Halim menyebut, rotasi dalam tubuh partai merupakan hal yang wajar.
"Secara substansi partai, baik itu pengurus DPD, DPC, baik sayap partai harus tunduk dan patuh keputusan partai, keputusan DPP sesuai AD/ART," kata Halim kepada awak media, Kamis (24/3/2022).
Halim menyebut, jika pengurus partai termasuk sayap organisasi mempersoalkan terkait rotasi pengurus, maka sama saja tidak ingin membesarkan partai.
"Kita semua konsen dengan perjuangan dan kebesaran partai. Semua kader kalau DPP sudah memutuskan rotasi, ya kita harus tunduk. Ini menjadi sebuah SOP yang sudah ada di partai dan harus ditaati," jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi C DPRD Jatim ini menegaskan, di Gerindra sejak awal tidak ada kontestasi semacam Muscab, Muswil.
Dirinya mewanti-wanti kader, agar tunduk kepada AD/ART partai dan fokus memenangkan Gerindra serta Prabowo Subianto sebagai Presiden di 2024.
"Kan sudah jelas, di Gerindra kan tidak ada kontestasi dari awal. Kalau soal pengurus mengundurkan diri, ya kita hormati, itu hak politik dia. Tapi kalau bilang arogan, arogan dari mana?," jelasnya.
Halim juga menampik terkait tidak ada komunikasi saat rotasi di tubuh DPC Gerindra Ngawi.
Dirinya sudah berulang kali berkomunikasi dengan pengurus DPC Gerindra Ngawi sebelum adanya rotasi.
"Saya selaku OKK sudah komunikasi semua dengan 17 DPC Gerindra di Jatim. Saya sudah panggil dan ketemu, di Ngawi ada Pak Najamudin ketemu saya," katanya.
"Itu tidak benar kalau mereka itu tidak pernah diajak ngomong, belum lagi koordapil dan struktur partai lain yang mengajak bicara kader di DPC. Selaku OKK saja, saya sudah berbicara selama 5 jam itu formal ya, belum yang non-formal. Tidak benar kalau tidak diajak bicara, apalagi nyebut-nyebut arogan, jangan membalikkan fakta," tegasnya.
Halim menambahkan, dalam dinamika partai, sebuah penyegaran merupakan hal yang wajar. Halim meminta seluruh kader Gerindra menghormati keputusan DPP.
"Partai ini butuh penyegaran, saya kira DPP itu kan subjektif, dari DPP dasarnya ada faktor yang jadi pertimbanga. Yang jelas faktor Pemilu 2019 lalu dan Pilpres itu faktor, selain itu faktor lain yang tidak disampaikan secara publik," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua PPIR Ngawi, Wignyo mengatakan, beberapa waktu lalu ada pengukuhan Kakorda PPIR Ngawi oleh pengurus DPD Gerindra Jatim. Padahal, kepengurusan lama masih ada dan berjalan.
"Karena itu, kami mendatangi DPC untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Kami kecewa, karena ada pergantian pengurus secara sepihak. Tanpa musyawarah dan komunikasi apa pun, mulai dari DPC hingga korcab se kecamatan," pungkasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
