SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono menyoroti pentingnya upaya serius dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Jawa Timur tercatat sebesar 14,7 persen, lebih rendah dibanding angka nasional yang masih berada di angka 19,8 persen.
Adhy menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan dana desa menjadi kunci dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dana tersebut, menurutnya, harus diarahkan untuk intervensi gizi, perbaikan sanitasi, edukasi kesehatan, hingga pendampingan keluarga berisiko stunting. Ia juga mendorong agar program desa dibuat berbasis data dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dana desa jangan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas hidup warga, termasuk penanganan stunting,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).
Adhy juga menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh pasca berakhirnya masa berlaku Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Ia menyebut momen ini harus dijadikan refleksi oleh pemerintah daerah untuk menyusun langkah-langkah berkelanjutan agar isu stunting tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Penilaian kinerja Program Percepatan Penurunan Stunting (PPPS), lanjutnya, mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani masalah ini. Penilaian tersebut mencakup pengelolaan intervensi gizi terintegrasi, efektivitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta keterlibatan mitra pembangunan dan inovasi lokal.
Lebih lanjut, Adhy menegaskan bahwa stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga merupakan masalah strategis nasional yang menyangkut kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
“Stunting memengaruhi tumbuh kembang anak, kemampuan belajar, hingga produktivitas saat dewasa. Penanganannya harus dilakukan secara terintegrasi melalui Aksi Konvergensi yang melibatkan banyak pihak,” tegasnya.
Adhy menutup dengan menekankan bahwa penurunan stunting bukanlah pekerjaan satu pihak saja. Kolaborasi lintas sektor – dari pemerintah pusat hingga desa, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh agama dan masyarakat lokal – menjadi kunci keberhasilan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
