SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kota Surabaya tengah menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Untuk memastikan roda pembangunan tetap berputar, Wali Kota Eri Cahyadi mengambil langkah berani:l, mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp452 miliar. Dana ini akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Langkah tersebut disampaikan Eri dalam rapat paripurna bersama DPRD Surabaya, Selasa (5/8/2025), yang diwarnai penandatanganan dua nota kesepakatan terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025.
Dalam pemaparannya, Eri menegaskan bahwa kondisi ekonomi Surabaya masih belum stabil. Dari empat faktor penggerak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) – yakni daya beli, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor-impor, tiga di antaranya tercatat mengalami penurunan.
“Kalau tiga faktor ini turun semua, mau tidak mau belanja pemerintah harus menjadi motor penggerak. Belanja ini harus dikapitalisasi menjadi pembangunan infrastruktur agar ekonomi kembali bergerak,” jelasnya.
Dana pinjaman yang diajukan akan diarahkan ke proyek-proyek prioritas, seperti penanganan banjir, perbaikan jalan, dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU). Eri menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh menghentikan belanja pembangunan.
“Tidak boleh belanja berhenti meski pendapatan dari pusat atau provinsi menurun. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat, harus kita jalankan,” tegasnya.
Eri juga menyoroti dampak inflasi terhadap biaya proyek jika pembangunan ditunda. Menurutnya, proyek senilai Rp1 miliar saat ini bisa melonjak berkali lipat jika dikerjakan beberapa tahun mendatang.
“Kalau dikerjakan tujuh tahun ke depan, nilainya jelas akan jauh lebih besar daripada sekarang. Maka pinjaman ini jadi solusi percepatan,” ujarnya.
Usulan pinjaman ini mendapat lampu hijau dari DPRD Surabaya dan dukungan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Eri menegaskan, langkah ini tidak melanggar aturan dan telah diterapkan oleh beberapa daerah lain di Jawa Timur, bahkan dengan nilai pinjaman lebih besar.
“Besaran pinjaman kita masih lebih kecil dibanding daerah lain. Tapi semua proyek harus selesai di masa jabatan saya, agar tidak membebani pemerintahan berikutnya,” tandasnya.
Kebutuhan Dana Mencapai Rp20 Triliun
Eri mengungkapkan, total kebutuhan dana untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur di Surabaya mencapai Rp20 triliun. Sementara target APBD 2025 sebesar Rp12,3 triliun, setelah dipotong belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial, hanya tersisa Rp1,7 triliun.
“Kalau dikerjakan 20 tahun, biaya akan membengkak. Pemerintah harus berani mencari solusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
