SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Harapan ratusan anak di kawasan Tambak Wedi, Surabaya, untuk segera menikmati gedung sekolah baru harus tertunda. Proyek pembangunan SMP Negeri yang sedianya siap digunakan awal 2026 justru tersendat akibat kegagalan kontraktor di tengah jalan.
Bagi warga setempat, sekolah baru bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol masa depan pendidikan anak-anak mereka. Namun hingga kini, proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp8 miliar itu baru terealisasi sekitar 37 persen, jauh dari target yang diharapkan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, mengakui kondisi tersebut berdampak langsung pada siswa. Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak ingin anak-anak menjadi korban berkepanjangan akibat persoalan administrasi dan teknis proyek.
“Saat ini kami sedang mencari solusi percepatan. Harapannya, setelah PPDB selesai, kami bisa menyelamatkan anak-anak agar tetap bisa bersekolah dan kegiatan belajar mengajar dapat dimulai kembali di pertengahan tahun ini,” ujar Febrina.
Ia menargetkan setidaknya satu lantai bangunan sudah dapat difungsikan pada Juli mendatang. Dengan begitu, siswa tetap memiliki ruang belajar yang layak meski pembangunan belum sepenuhnya rampung.
“Minimal Juli sudah ada bangunan yang bisa ditempati, sehingga proses pendidikan tidak terlalu terganggu,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemkot Surabaya memastikan kegagalan proyek tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Aly Murtadlo, Kepala Bagian Pengadaan Barang, Jasa, dan Administrasi Pembangunan, menjelaskan bahwa penyebab utama terhentinya proyek berasal dari persoalan likuiditas kontraktor.
“Sebagian besar kegagalan kontraktor itu karena masalah keuangan. Kami sudah menerapkan sanksi tegas sesuai aturan,” tegas Aly.
Ia menjelaskan, setiap keterlambatan proyek sebenarnya masih dapat diberi perpanjangan waktu dengan konsekuensi denda. Namun, apabila tetap tidak memenuhi kewajiban, langkah tegas berupa pemutusan kontrak hingga daftar hitam (blacklist) harus dilakukan.
“Kalau tidak memenuhi lagi, ya di-blacklist dan kontraknya diputus,” ujarnya.
Mandeknya pembangunan SMP Negeri Tambak Wedi juga mendapat sorotan serius dari DPRD Surabaya. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, menilai keterlambatan proyek ini membawa dampak signifikan bagi masyarakat.
“Harapan warga untuk menikmati fasilitas sekolah baru harus tertunda. Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi menyangkut akses pendidikan anak-anak,” kata Akmarawita saat memimpin rapat evaluasi.
Ia menambahkan, persoalan serupa juga terjadi pada proyek strategis lain, yakni pembangunan Puskesmas Manukan Kulon di Surabaya Barat. Proyek fasilitas kesehatan tersebut baru mencapai progres 67,1 persen, padahal keberadaannya sangat dibutuhkan warga.
“Kondisi ini tentu memprihatinkan karena layanan kesehatan dan pendidikan adalah kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
DPRD pun mendorong Pemkot Surabaya untuk memperketat proses seleksi kontraktor ke depan, agar kejadian serupa tidak terulang. Selain itu, pengawasan lapangan diminta dilakukan lebih intensif sejak awal proyek berjalan.
Bagi warga Tambak Wedi, percepatan pembangunan bukan sekadar janji di atas kertas. Mereka berharap, di tengah berbagai persoalan teknis, pemerintah tetap menempatkan kepentingan siswa sebagai prioritas utama—agar mimpi anak-anak Surabaya untuk belajar di sekolah yang layak tidak terus tertunda.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
