SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Mimpi kuliah bagi ribuan anak muda dari keluarga kurang mampu di Kota Surabaya kini semakin mendekati kenyataan. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperluas akses pendidikan tinggi dengan menggandeng perguruan tinggi swasta (PTS) sebagai mitra penyalur bantuan biaya pendidikan.
Hingga awal 2026, Pemkot Surabaya telah mengantongi kesepakatan dengan 10 PTS untuk menampung mahasiswa penerima bantuan. Jumlah ini dipastikan akan bertambah, seiring langkah aktif Pemkot mendatangi kampus-kampus swasta yang siap bekerja sama demi membuka pintu masa depan bagi warga miskin dan pra-miskin.
Langkah tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Surabaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui program bantuan biaya pendidikan, ribuan mahasiswa yang selama ini terkendala ekonomi kini bisa melanjutkan studi, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun PTS yang telah menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya, Erringgo Perkasa, menyebut program ini terus dikembangkan secara bertahap.
“Target kami ada 27 PTS yang sudah MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya. Saat ini sudah ada 10 perguruan tinggi yang masuk dalam program, di antaranya Universitas Wijaya Putra, Universitas Hang Tuah, Universitas Katolik Widya Mandala, Ubaya, Untag Surabaya, Perbanas, hingga Universitas Dharma Cendika. Dalam waktu dekat, Universitas Petra Surabaya juga akan kami proses,” ujar Erringgo.
Rektor UWP, Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum, mengajak Kepala Bidang Disbudporapar Kota Surabaya, Erringgo Perkasa untuk melihat lokasi produksi roti di kampus Wijaya Putra. Foto Surabaya.iNews.id/arif
Ia menegaskan, bantuan biaya pendidikan ini khusus diperuntukkan bagi warga Surabaya yang masuk kategori miskin dan pra-miskin. Proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mengacu pada data kesejahteraan resmi milik Pemkot.
“Mahasiswa wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan rentang desil 1 sampai desil 5. Selain itu, ada persyaratan akademik yang harus dipenuhi dan dipertahankan, termasuk IPK minimal sesuai ketentuan,” jelasnya.
Pada tahun anggaran ini, Pemkot Surabaya menargetkan 23.820 penerima bantuan biaya pendidikan. Sekitar tiga perempat kuota dialokasikan untuk mahasiswa PTN, sementara seperempatnya atau sekitar 6.000 kuota disiapkan khusus bagi mahasiswa PTS.
Dari sisi perguruan tinggi, kebijakan ini mendapat sambutan positif. Rektor Universitas Wijaya Putra (UWP), Dr. Budi Endarto, S.H., M.Hum, menilai program tersebut sebagai langkah progresif yang benar-benar berpihak pada masyarakat kecil.
“Ini bukan sekadar beasiswa, tetapi bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak kurang mampu warga Surabaya. Kami sebagai pengelola pendidikan sangat berterima kasih dan mendukung penuh langkah Pemkot,” tegasnya.
Menurut Budi Endarto, perdebatan soal kualitas PTN dan PTS sudah tidak relevan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan akses pendidikan merata bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah, bantuan ini sangat membantu dan bisa menekan potensi angka putus kuliah. Jika mahasiswa berhenti kuliah, dampaknya bukan hanya pada kampus, tetapi juga berpotensi menambah pengangguran di Kota Surabaya,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan program yang telah memiliki dasar regulasi dan dukungan anggaran.
“Regulasinya sudah jelas, pendanaannya disetujui eksekutif dan legislatif. Ini adalah kesepakatan bersama yang harus dijalankan demi masa depan anak-anak Surabaya,” pungkasnya.
Melalui program bantuan biaya pendidikan ini, Pemkot Surabaya berharap tidak ada lagi anak muda yang harus mengubur mimpi kuliah karena keterbatasan ekonomi. Lebih dari sekadar angka penerima, program ini menjadi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Surabaya yang berdaya saing dan berpendidikan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
