SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Penguatan hilirisasi mineral Indonesia menghadapi tantangan baru, yakni memastikan kebutuhan energi industri tumbuh seiring dengan peningkatan kapasitas pengolahan.
Karena itu, integrasi kebijakan hilirisasi dan transisi energi dinilai penting agar pertumbuhan industri tidak sekaligus memperbesar ketergantungan pada energi fosil.
Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, menyusul mandat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil untuk menjalankan kedua mandat tersebut pada 1 Oktober 2026. Pemerintah menyatakan, penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Kemudian memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
Wahyudi menilai penyatuan koordinasi tersebut dapat menjadi ruang untuk menyelaraskan kebutuhan energi dengan pengembangan industri pengolahan mineral.
“Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil,” kata Wahyudi, Minggu (4/10/2026).
Menurut dia, hilirisasi dan transisi energi perlu ditempatkan dalam satu ekosistem. Pertumbuhan industri tidak hanya membutuhkan investasi dan bahan baku, tetapi juga kepastian pasokan energi yang efisien, andal, dan semakin rendah emisi.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin relevan di tengah besarnya investasi yang masuk ke sektor hilirisasi. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total realisasi investasi nasional. Nilai tersebut tumbuh 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari investasi hilirisasi sektor mineral, nilainya mencapai Rp206,5 triliun. Investasi tersebut antara lain mengalir ke komoditas nikel, bauksit, tembaga, besi-baja, dan pasir silika.
Wahyudi menilai perkembangan industri nikel menjadi salah satu modal penting Indonesia dalam membangun rantai industri domestik. Namun, peningkatan kapasitas produksi harus diikuti upaya memperbesar nilai tambah yang dinikmati di dalam negeri.
“Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional,” ujarnya.
Hilirisasi juga berkembang pada komoditas mineral lainnya. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun.
Sementara itu, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.
Menurut Wahyudi, pengembangan berbagai komoditas tersebut dapat memperluas basis industrialisasi Indonesia. Nikel dapat menjadi fondasi pengembangan baterai dan kendaraan listrik, sedangkan tembaga berperan penting dalam industri elektronik dan kelistrikan. Bauksit juga dapat dikembangkan menjadi aluminium dan berbagai produk manufaktur.
“Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik,” katanya.
Wahyudi menilai posisi Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM memberikan ruang koordinasi yang lebih terintegrasi antara kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi.
Menurut dia, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah smelter atau besarnya investasi yang masuk. Dampaknya juga perlu dilihat dari tumbuhnya industri pendukung, penciptaan lapangan kerja, penguasaan teknologi, serta berkembangnya kawasan industri.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Ir. ING Wardana. Ia menilai integrasi hilirisasi dan transisi energi dapat menjadi momentum untuk membangun ekosistem industri energi hijau di Indonesia.
“Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bauksit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” ujar Wardana.
Menurut Wardana, hilirisasi mineral tidak hanya berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga membuka peluang terbentuknya industri baru dan menciptakan lapangan kerja.
Di sisi lain, ia menilai kemandirian energi perlu menjadi bagian penting dari agenda tersebut. Salah satu upayanya melalui pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya domestik.
Wardana mencontohkan program B50 yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat diperkuat dengan pengembangan etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.
“Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM,” ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
