JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Partai Golkar memilih tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sikap tersebut membuat Presiden Prabowo Subianto memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan kandidat yang akan diajukan untuk mengisi posisi wakil presiden.
Keputusan Golkar dinilai sebagai langkah menjaga soliditas koalisi pemerintahan sekaligus menghindari persaingan kepentingan antarpartai dalam menentukan figur pendamping Presiden.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai sikap Golkar mencerminkan kedewasaan politik dan komitmen menjaga keharmonisan koalisi.
"Saya rasa ini sikap jiwa besar dari Golkar yang lebih mengutamakan soliditas ketimbang ego sektoral untuk posisi tersebut. Maka bisa disebut sebagai fatsun dalam konteks koalisi," kata Herry saat dihubungi, Jumat (13/11/2026).
Menurut Herry, keputusan Golkar menyerahkan sepenuhnya pengusulan calon wakil presiden kepada Prabowo dapat mencegah munculnya persaingan politik antar partai pendukung pemerintah.
Sebaliknya, jika partai-partai koalisi mulai berlomba mengajukan kandidat masing-masing, proses penentuan wakil presiden berpotensi memunculkan gesekan yang mengganggu soliditas pemerintahan.
Herry bahkan berpandangan bahwa figur pengganti Gibran idealnya berasal dari kalangan non partai politik. Kandidat di luar partai koalisi dinilai berpotensi memiliki penerimaan lebih luas karena tidak membawa kepentingan politik salah satu partai.
"Lebih baik dari luar koalisi untuk menjaga soliditas dan menghindari resistensi. Karena tentunya jika dari luar, maka tingkat penerimaan semua anggota koalisi pasti tinggi. Lagipula kan Gibran juga bukan dari parpol mana pun," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ia menilai keputusan Golkar tidak mengajukan kandidat merupakan bentuk kedisiplinan dan loyalitas terhadap kepemimpinan Prabowo dalam koalisi pemerintahan.
Menurut Ujang, sebagai ketua sekaligus pemimpin koalisi, Prabowo memiliki posisi strategis dalam menentukan figur yang akan mendampinginya. Karena itu, partai-partai pendukung pemerintah dinilai lebih baik memberikan ruang kepada Presiden untuk mempertimbangkan kandidat berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
"Saya melihat sikap Partai Golkar ini positif. Mengapa? Karena Pak Prabowo merupakan ketua koalisi, komandan, sekaligus pemimpin koalisi. Tentu akan lebih baik ketika partai-partai koalisi, termasuk Golkar, menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Pak Prabowo," kata Ujang.
Ia menambahkan, Golkar sebagai salah satu partai besar dalam pemerintahan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik. Sikap tidak memaksakan kader untuk posisi wakil presiden dinilai dapat memperkuat kepercayaan Presiden terhadap partai tersebut.
"Di situ ada kedisiplinan, ada ketaatan, dan ada loyalitas. Namun, tentu partai-partai koalisi, termasuk Golkar, tetap dipersilakan untuk berdiskusi dengan Pak Prabowo, memberikan masukan, pertimbangan, dan lain sebagainya," ujarnya.
Ujang juga menilai keputusan Golkar memberikan keleluasaan kepada Prabowo untuk mempertimbangkan kandidat dari kalangan profesional maupun partai politik memperlihatkan keterbukaan dalam proses penentuan figur wakil presiden.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menegaskan partainya tidak mengusulkan nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo untuk mengajukan dua kandidat yang selanjutnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Semua kita serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut," kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng juga menegaskan calon wakil presiden tidak harus berasal dari partai politik anggota koalisi pemerintahan. Presiden memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan figur profesional maupun politikus. "Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu," ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
