SURABAYA, iNews.id - Sekretaris Fraksi PKB DPRD Surabaya, Badru Tamam membantah tak merespon keluhan warga yang melakukan aksi terkait pembongkaran Musala Babussalam yang ada di Jalan Sulung nomor 65 A. Menurutnya, informasi tentang aksi itu dinilai terlalu mendadak.
Pada saat yang sama, dirinya mengaku sedang ada kegiatan rapat bersama Dinas Pendidikan terkait permasalahan PPDB. Sehingga dirinya tidak sempat untuk menemui para pengunjuk rasa. "Saya mohon maaf, bukannya tidak mau menerima. Saya tadi dapat telpon sekitar jam 8, tapi saya juga harus melakukan tugas," kata Tamam, Senin (23/5/2022).
Selain itu, menurutnya, rekan-rekan dari Fraksi PKB lainnya juga diperkirakan sedang ada kegiatan lain. Sehingga tidak sempat melihat handphone. "Mungkin teman-teman lainnya dalam kesibukan. Soalnya mendadak, telponnya jam 08:00 aksinya jam 09:00, dan tidak ada pertemuan sebelumnya," terangnya.
Untuk kedepannya, Tamam akan membantu permasalahan tersebut. Pihaknya akan meminta dokumen-dokumen dari warga untuk ditindaklanjuti. "Kita pastinya akan menindaklanjuti permasalahan ini, kita menunggu laporan dari warga, dan menunggu dokumen-dokumen juga kronologi dari warga untuk kita pelajari," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga mendatangi DPRD Kota Surabaya untuk mengadukan pembongkaran Musala Babussalam kepada wakil rakyat dari Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya. Namun, karena tak kunjung ditemui dari wakil rakyat dari PKB, para warga mengaku kecewa. "Saya menghubungi Mahfudz (Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKB), saya juga menghubungi Tamam (Badru Tamam Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya), untuk menemui kami saat ini, tapi ternyata tidak ada satupun yang datang," ungkap koordinator aksi Satuham saat ditemui di depan Kantor DPRD Kota Surabaya, Senin (23/5/2022).
Selain itu, Satuham juga mengaku telah menghubungi Camelia Habiba (Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB). Namun menurut Satuham, Habibah masih harus menunggu rekomendasi DPR.
"Habibah ini tadi saya telpon, tapi dia bilang, saya belum dapat rekomendasi dari DPR, Masak DPR itu harus ada rekomendasi menemui warga-warganya," tegasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
