Penyandang Disabilitas Surati Kapolda Jatim, Ini Isinya

SURABAYA, iNews.id - Tepat di hari Disabilitas Internasional, aktivis sekaligus penyandang disabilitas sensorik/netra menyampaikan surat terbuka kepada Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, Jumat (3/12/2021). 

Surat sudah diterima oleh Setum Polda Jatim tersebut berisi tentang masih tingginya kekerasan seksual dan fisik yang menimpa anak-anak  dan perempuan penyandang disabilitas. 

Baca Juga

Catat Niat Ganjar, Pastikan Kemudahan Pendidikan Untuk Disabilitas

Ketua LIRA Disability Care (LDC), Abdul Majid, merasa prihatin terhadap kekerasan yang dialami penyandang disabilitas. Ironisnya, kekerasan dilakukan oleh 'oknum' yang tidak bertanggungjawab.

Isi surat tersebut diantaranya :

1. Kasus dugaan pencabulan dan penyiksaan yang dilakukan oleh 7 orang tersangka kepada gadis berusia 13 tahun di malang. 

Baca Juga

Agatha Gelar Workshop Pembuatan Aroma Therapy Untuk Kaum Disabilitas

Dimana ibu korban adalah seorang asisten rumah tangga dan ayahnya adalah seorang penyandang gangguan kejiwaan “ODGJ”. 

Kasus ini sedang ditangani oleh POLRESTA malang bersama kejaksan negeri malang dan mendapatkan atensi khusus dari menteri social RI karena menjadi viral di berbagai media. 

2. Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh “S” kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) berusia 12 tahun di kawasan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya. 

Baca Juga

Gubernur Khofifah Perluas Jangkauan Pelayanan Disabilitas, Ini Bentuk Perhatiannya

Dimana korban saat ini dalam keadaan hamil delapan minggu. Pelaku diduga oknum tukang becak yang juga masih kerabat korban. Kasus ini sedang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Surabaya.
 
3. Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh SKN (55), terhadap anak berkebutuhan khusus di Desa Uranggantung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. 

Dimana, kondisi korban saat ini sudah melahirkan. Masalahnya, meski kejadian dugaan perkosaan itu sudah dilaporkan ke UPPA Polres Lumajang sekitar Mei 2020, namun terlapor masih belum dilakukan upaya hukum. 

Dalam surat terbukanya, Majid menjelaskan, berdasarkan data Catahu yang dipresentasikan oleh Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN RI), pada 2020, angka kekerasan terhadap perempuan disabilitas cenderung tetap dibanding 2019. 

Baca Juga

1500 Disabilitas Ikuti Expo di UNESA, Ajang Tunjukkan Ketrampilan dan Karya Anak

Pada tahun 2019 tercatat 89 kasus dan di 2020 tercatat 87 kasus. Namun ada kenaikan spesifik kasus kekerasan seksual dari 69 persen di 2018 menjadi 79 persen di 2019. 

Meski tidak memiliki variabel situasi pandemi, kata Majid, tetapi tahun 2020 memberikan gambaran kasus kekerasan yang dialami perempuan disabilitas didominasi perkosaan. 

"Pelaku sebagian besar kasus tidak teridentifikasi korban. Dari keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas, tergambar bahwa perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan dengan prosentase 47 persen," terangnya. 

Baca Juga

255 Penyandang Disabilitas Dipekerjakan di Alfamidi di Indonesia, Ini Penempatannya

Alumnus Universitas Bhayangkara Surabaya itu pun menyatakan dukungannya kepada pihak kepolisian untuk membantu para korban mendapatkan keadilan. 

“Kami mendukung dan mendesak bapak Kapolda untuk menginstruksikan seluruh jajaran anggota yang ada di Jawa Timur, agar dapat bekerja lebih professional, cepat dan humanis dalam menangani kasus-kasus diatas. Itu demi menjamin kepastian hukum para korban yang sedang memperjuangkan keadilan dimata hukum," tegasnya.

 
Sedangkan terkait ruang inklusif ditengah masyarakat, Majid meminta komitmen Kapolda Jatim agar berdiri bersama penyandang disabilitas. 

"Menjalin kemitraan strategis untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang ada di Jawa Jimur," paparnya.

Selain persoalan keadilan dan hukum, Majid juga meminta Kapolda Jatim agar ikut meningkatkan kesejahteraan perekonomian penyandang disabilitas dan anggota keluarganya. 

Caranya dengan memberikan kesempatan yang luas kepada penyandang disabilitas untuk berkarir di lingkungan kepolisian daerah Jawa Timur sesuai minat, bakat dan keahliannya masing-masing. 

Hal ini, kata dia, juga sesuai dengan semangat untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang tercantum dalam UU Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Mengakhiri suratnya, pria peraih beasiswa Australia Award Scholarship Short Course Program 2021 Democratic Resilience di Queensland University of Technology itu berharap, surat yang dilayangkanya bisa mendorong Kepolisian Jawa Timur agara meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai amanah UUD 1945.

Editor : Ali Masduki