Jelang Pemilu 2024, Kominfo Jatim Minta Masukan Ahli, Ini yang Dilakukan

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Tahun 2024 menjadi tahun politik yang perlu diwaspadai semua instansi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim meminta masukan untuk menentukan arah dalam menyikapi tahun 2024 kedepan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin mengaku sendang dan menyambut baik atas masukan Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Anom Surahno mengenai peran Diskominfo dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 mendatang.

Baca Juga

Diduga Ada Penggelapan DBHCHT, PJS Laporkan Diskominfo ke Polres Sampang

“Kami berterimakasih telah diingatkan Pak Anom tentang peran Diskominfo  pada Pemilu serentak tahun depan, salah satunya fungsi diseminasi dan stop hoaks,” kata Sherlita, Rabu (7/6/2023)

Menurutnya, Diskominfo Jatim siap mendukung suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini, dengan cara membantu KPU/Bawaslu menyebarkan informasi Pemilu serentak, sehingga masyarakat mau dan bersemangat menggunakan hak suaranya.

“Kami sudah pernah melakukannya di 2018 saat Pilkada serentak, untuk Pemilu serentak kami akan segera mendiskusikannya dengan OPD dan instansi terkait dalam waktu dekat. Sebelumnya Diskominfo Jatim akan segera menyusun detail dari setiap kegiatannya,” tuturnya.

Baca Juga

Kenalkan Budaya Probolinggo, Diskominfo Pakai Udeng Tengger Saat Acara Resmi

Sementara, Asesor SDM Aparatur Ahli Utama, Anom Surahno menuturkan banyak cara yang dapat dilakukan Diskominfo dalam Pilkada serentak diantaranya, Lomba Konten menjelang Pemilu, seperti lomba foto TPS terunik, kisah humanis pemilih.

“Sebagai upaya penyadaran masyarakat, bisa diadakan lomba kontens pemilu serentak, dengan ini kita bisa menjaring ide kreatif dari masyarakat dan menarik minat mereka sehingga bisa terlibat di Pemilu, bentuknya infografik, video pendek dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sedangkan peran lain Diskominfo adalah Stop Hoaks yaitu membuat ajakan hindari hoaks terkait isu Pemilu yang membuat masyarakat malas menggunakan haknya, selain itu juga bisa dilakukan verifikasi hoaks, pemerintah tidak boleh berafiliasi, jika ada persoalan terkait Pemilu maka institusi terkait yang menjawab, Kominfo hanya mendiseminasi saja.

Baca Juga

Kejari Surabaya Periksa Pejabat Diskominfo Jawa Timur, Ada Dugaan Permainan Jabatan

“Kominfo tidak boleh menyosialisasikan tentang pasangan calon, atau Parpol itu ranahnya KPU, Kominfo hanya bisa membantu menyosialisasikan tentang ajakan kepada masyarakat agar mau semangat datang ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya, atau mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya berita hoaks,” imbuhnya.

Editor : Arif Ardliyanto