Dewan K3 Provinsi Jawa Timur Siap Dukung Pengembangan Budaya K3 di Indonesia

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Transformasi kebijakan ketenagakerjaan kini mengarah pada pengembangan tenaga kerja yang kompeten, berkarakter, dan berkapabilitas tinggi, dengan fondasi etika serta tata nilai. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierly, saat membuka Comprehensive International Ergonomics Seminar (CIES) 2024 di Surabaya.

Dalam sambutannya, Menaker menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari tenaga kerja sebagai sekadar “labour” menuju pendekatan “people-centric.” Pendekatan ini bertumpu pada kolaborasi, teknologi, dan inovasi untuk menciptakan keberlanjutan serta nilai jangka panjang.

Baca Juga

ILO Dorong Pembentukan Dewan K3 dan Forum Tripartit Sektoral di Provinsi Riau, Ini Alasannya

Salah satu agenda strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan peran Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P). Menaker menilai DK3P sebagai platform efektif untuk menjaring partisipasi publik dan menjadi jalur intervensi Kementerian Ketenagakerjaan dalam isu-isu K3 di daerah.

Pada acara CIES, DK3P Jawa Timur mendapat kesempatan khusus untuk beraudiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker. Pertemuan ini dipimpin oleh Plt. Dirjen Fahrurozi, S.H., M.A., bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Ketua DK3P Jatim, Sigit Priyanto, menyampaikan apresiasi atas kesempatan ini. “Kami berharap program unggulan K3 yang relevan dengan kebutuhan industri dapat terus mendapat dukungan Kementerian,” ujarnya. 

Wakil Ketua DK3P, Edi Priyanto, juga menyoroti tantangan yang dihadapi berbagai provinsi dalam implementasi K3. “Kami siap membantu provinsi lain membentuk Dewan K3, namun dukungan dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Edi menekankan pentingnya pengenalan budaya K3 sejak dini melalui program P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), terutama dalam tema gaya hidup berkelanjutan. 

Ia juga mendorong penerapan K3 di sektor ASN dan pekerja informal, serta pelibatan perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat terkait K3.

Sementara itu, Dr. Adithya Sudiarno, anggota DK3P Jatim, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. “Kolaborasi ini adalah kunci sukses dalam pengembangan budaya K3, baik di sektor industri maupun masyarakat luas,” tuturnya.

Plt. Dirjen Fahrurozi memberikan apresiasi atas inovasi dan praktik terbaik DK3P Jatim. “DK3P Jatim telah menjadi contoh nyata dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini patut dicontoh oleh DK3 provinsi lain,” katanya.

Melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan transformasi kebijakan K3 di Indonesia akan semakin kuat. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan budaya keselamatan kerja yang berkelanjutan di seluruh negeri.

Editor : Arif Ardliyanto