Pendemo Geruduk Kantor DPMD Jombang, Tuding Sarang Korupsi, Begini Respons Kadis

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Puluhan massa dari Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang pada Selasa (25/2/2025). Mereka menuntut ketegasan aparat dalam memberantas dugaan korupsi yang marak terjadi di desa-desa.

Dalam aksi tersebut, para pendemo membawa spanduk dan poster bertuliskan berbagai tuntutan, seperti "Korupsi Bencana dari Segala Bencana", "Jombang Darurat Korupsi", dan "Berantas Korupsi Mulai Sekarang".

Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim, secara tegas menyebut bahwa DPMD Jombang menjadi sarang korupsi dan bekerja sama dengan pendamping desa dalam praktik penyelewengan dana.

"Dugaan penyelewengan anggaran di desa-desa, seperti di Desa Pulo Lor, seakan dibiarkan. Inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan seharusnya bersikap lebih tegas," ujar Joko dalam orasinya.

Menurutnya, Dana Desa (DD) adalah milik rakyat, bukan kepala desa, sehingga harus diawasi dengan ketat. Ia pun mendesak penegak hukum untuk tidak menutup mata terhadap dugaan korupsi yang terjadi.

Menanggapi aksi dan tudingan tersebut, Kepala DPMD Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam penindakan hukum.

"Kasus di Desa Pulo Lor, misalnya, sudah ditangani inspektorat dan kejaksaan. Kami hanya berwenang dalam pembinaan dan pengawasan," jelas Sholahuddin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya memiliki tenaga ahli yang turut melakukan pengawasan. Meski demikian, ia mengapresiasi kritik dari para pendemo dan membuka diri terhadap laporan dugaan korupsi di desa.

"Kami siap menerima laporan dari berbagai pihak, baik dari tenaga ahli, kecamatan, LSM, maupun media. Saran dan masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan untuk meningkatkan pengawasan," pungkasnya.

Editor : Arif Ardliyanto