Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Dinas ESDM Jatim Lakukan Perbaikan Sistem Perizinan Pertambangan

SURABAYA - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam tiga tahun terakhir telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik sektor pertambangan. Salah satu langkah yang diambil adalah membangun sistem digital akuisisi data evaluasi izin pertambangan. 

"Sistem digital ini akan mempermudah proses evaluasi izin pertambangan dan meningkatkan transparansi," jelas Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, Senin (19/5/2025).

Menurut Aris, peran ESDM sangat vital dalam mendukung kelancaran roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jatim.  

"Potensi sumber daya ESDM di Jatim luar biasa besar dan kaya. Sehingga kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah," kata Aris. 

Selain itu, Dinas ESDM Jatim juga mensyaratkan kesesuaian tata ruang dari kabupaten/kota pada permohonan awal pendaftaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan izin pertambangan dapat berlanjut sampai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Aris juga menekankan pentingnya penyusunan dokumen izin pertambangan yang standar. Oleh karena itu, Dinas ESDM Jatim mewajibkan perusahaan/badan usaha yang mengajukan izin pertambangan untuk memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). 

"Dengan demikian, kita dapat menghindari dokumen tidak standar, biaya tinggi, dan calo perizinan pertambangan," kata Aris.

Dalam upaya meningkatkan kualitas evaluator izin pertambangan, Dinas ESDM Jatim juga melakukan sertifikasi bagi evaluator izin pertambangan. Pada bulan Mei 2025, 15 orang evaluator izin pertambangan telah disertifikasi di Bandung.

Aris berharap bahwa dengan perbaikan-perbaikan sistem dan mekanisme perizinan pertambangan, Dinas ESDM Jatim dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jatim.

"Pengelolaan sektor ESDM tidak hanya masalah izin, tetapi juga meliputi penyiapan wilayah, pengusahaan, dan evaluasi monitoring. Kita harus mampu mengelolanya dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah," pungkas Aris.

Editor : Ali Masduki