PDI Perjuangan Tolak Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Ini Alasannya

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan, pemberian gelar pahlawan nasional tidak boleh dipandang sebagai persoalan politik, melainkan harus bertumpu pada nilai pengorbanan dan integritas moral seorang tokoh bagi bangsa.

Menurut Hasto, pahlawan adalah sosok yang memberikan keteladanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi pahlawan itu adalah persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 

Baca Juga

Kerugian Kebakaran di Surabaya Tembus Rp15,6 Miliar

“Ada integritas moral dan kemanusiaan yang menjadi suri teladan,” ujarnya usai menghadiri peringatan Hari Pahlawan di Balai Pemuda Surabaya, Minggu (9/11/2025) malam.

Ia menekankan bahwa gelar pahlawan tidak sekadar mengikuti prosedur dan bukan pula untuk kepentingan politis. Pahlawan, kata dia, itu melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara. 

“Bukan kemudian membunuh kemanusiaan atau mengorbankan integritas moral,” ujar Hasto.

Baca Juga

Bejat! Kakek Tua di Surabaya Cabuli Anak Usia Enam Tahun, Korban Trauma Berat

Terkait wacana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua RI, Soeharto, Hasto dengan tegas menyampaikan sikap PDIP yang menolak. Ia menyebut rekam jejak pemerintahan Soeharto tidak mencerminkan nilai pengorbanan yang menjadi syarat utama gelar tersebut.

“Bukan jalan memperkaya kepentingan keluarga,” kata Hasto. 

Ia membandingkan dengan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Bung Tomo hingga WR Supratman yang menempuh jalan pengorbanan nyata bagi bangsa.

Baca Juga

Haul ke-55 Bung Karno, PDI Perjuangan Jatim Siapkan 5.000 Tumpeng di Blitar

Hasto juga menyinggung peristiwa penyerangan kantor PDI pada 27 Juli 1996 sebagai bagian dari pengalaman pahit perjuangan demokrasi yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dan para kader.

“PDI Perjuangan konsisten bahwa pahlawan dimaknakan sebagai jalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara tanpa adanya pelanggaran HAM,” tegasnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan 10 tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, termasuk Presiden ke-2 Soeharto pada Senin (10/11/2025) hari ini.

Baca Juga

Pramono Anung dan Rano Karno Dampingi Megawati Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar

Merespons hal itu, Menteri Sosial (Mensos). Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai semua yang gelar pahlawan nasional telah memenuhi syarat.

Ia menjelaskan bahwa proses asesmen terhadap gelar pahlawan nasional ini sudah dilakukan berjenjang sejak tingkat Kabupaten/Kota. Nama-nama ini diserahkan kepada Dewan Gelar dan dilaporkan ke Presiden.

"Semua sudah dilalui prosesnya, siapapun nanti yang ditetapkan oleh Presiden tentu sudah sangat memenuhi syarat," ungkap Gus Ipul di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Minggu (9/11/2025).

Baca Juga

Pertemuan Hangat Prabowo dan Megawati di Teuku Umar, Sinyal Baru Peta Politik Nasional?

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Prabowo akan mengumumkan 10 nama pahlawan baru pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan Hari Pahlawan.

“Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (Prabowo yang umumkan). Kurang lebih 10 nama,” kata Prasetyo usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).

Saat dikonfirmasi apakah dari 10 nama yang masuk tersebut adalah Presiden ke-2 Soeharto, Prasetyo mengiyakan. “Ya, masuk, masuk,” ujar dia.

Editor : Arif Ardliyanto