Konflik PBNU Memanas, Bendahara Sumantri Pilih Angkat Suara Soal Dana Rp100 Miliar, Begini Alirannya

SURABAYA, iNewsSurabaya id – Suasana internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali bergolak. Di tengah derasnya spekulasi mengenai dugaan aliran dana Rp100 miliar, Bendahara PBNU, Sumantri Suwarno, akhirnya memilih tampil ke publik untuk memberikan penjelasan terbuka.

Dalam keterangannya, Sumantri menyebut bahwa transaksi yang dipersoalkan tersebut memang benar terjadi pada 2022, dan seluruhnya telah tercatat secara resmi oleh staf keuangan organisasi.

“Saya pastikan, dana Rp100 miliar itu betul-betul masuk dan terdokumentasi sejak awal. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.

Sumantri memaparkan bahwa dana itu muncul saat Mardani H. Maming masih menjabat sebagai bendahara umum, di mana saat itu ia tengah menghadapi persoalan hukum. Kondisi tersebut membuat sejumlah pihak mudah mengaitkannya dengan PBNU.

“Saya sudah mengantisipasi kemungkinan munculnya tafsir yang bisa merugikan nama lembaga. Karena itu, setiap transaksi saya minta dicatat dengan rinci,” ujarnya.

Sumantri juga memastikan bahwa PBNU tidak memiliki keterlibatan apa pun dalam kasus hukum yang menjerat Maming.

“Secara kelembagaan, PBNU tidak terlibat dalam dugaan korupsi maupun kegiatan fundraising yang dituduhkan,” tambahnya.

Menurutnya, sebagian besar dana juga telah ditarik kembali oleh pihak Maming, sebagaimana telah diakui langsung oleh yang bersangkutan.

Pertanyakan Motif Pihak yang Seret Nama PBNU

Di tengah berkembangnya isu, Sumantri mempertanyakan alasan sejumlah pihak terus mengaitkan persoalan ini dengan PBNU.

“Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar ingin menjaga NU? Atau justru ada kepentingan lain di belakangnya, mungkin politik?” ungkapnya.

Isu semakin melebar ketika beberapa dokumen turut menggiring PBNU dalam pembahasan soal AKN NU, R20, hingga rangkaian kegiatan Harlah Satu Abad PBNU.

Namun, Sumantri menegaskan bahwa Harlah justru merupakan acara dengan laporan keuangan paling rapi dan transparan.

“Harlah itu kegiatan terbesar PBNU. Semua laporannya lengkap dan jelas. Tidak ada keberatan terkait tata kelola,” jelasnya.

Sumantri juga menyinggung polemik audit internal yang sempat memanas. Ia menegaskan bahwa auditor tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum, termasuk dugaan fraud maupun tindak pidana pencucian uang.

“Tidak ada opini yang menyebut salah tata kelola, fraud, atau TPPU. Itu di luar ranah auditor,” tegasnya.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa auditor dari kantor akuntan publik sempat memilih mundur karena merasa hasil auditnya dipelintir dan digunakan untuk membangun narasi yang keliru.

Di akhir pernyataannya, Sumantri menilai kegaduhan ini tidak hanya mencoreng nama PBNU, tetapi juga berpotensi menghambat proses audit di masa mendatang.

“Ini bisa menjadi preseden buruk. Auditor lain mungkin akan ragu melakukan audit terhadap PBNU ke depannya,” ujarnya menutup pembicaraan.

Editor : Arif Ardliyanto