Genting Tanah Liat Jadi Harapan Baru UKM Jatim, Buka Ribuan Lapangan Kerja dan Tekan Impor Atap Seng

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Wacana program gentingisasi yang diusulkan Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mulai memantik perhatian. Usulan ini merupakan tindak lanjut dari gagasan serupa yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada penguatan produk dalam negeri sekaligus pemberdayaan usaha kecil.

Di balik istilah “gentingisasi”, tersimpan harapan besar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UKM) pembuat genting tanah liat yang selama ini bertahan di tengah gempuran produk atap impor.

Bendahara Gerindra Jatim, Ferdians Reza Alvisa, menilai program ini bukan sekadar mengganti material atap rumah. Lebih dari itu, langkah ini dinilai bisa menekan angka impor atap seng yang nilainya mencapai hampir Rp5 triliun setiap tahun.

“Angka impor atap seng hampir Rp5 triliun per tahun. Belum lagi risiko kesehatan dari atap berbahan asbes. Genting tanah liat lebih awet dan relatif aman,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Menurut Alvisa, jika program gentingisasi diterapkan secara luas—terutama pada pembangunan rumah subsidi—maka efek berantainya akan sangat terasa. Satu unit rumah subsidi rata-rata membutuhkan lebih dari 1.000 keping genting.

Artinya, bila ribuan rumah dibangun atau direnovasi menggunakan genting tanah liat, permintaan terhadap produk UKM lokal akan melonjak signifikan.

“Order genting ke pelaku UKM akan meningkat. Ini berpotensi membuka ribuan bahkan puluhan ribu lapangan kerja baru di Jawa Timur,” jelasnya.

Di sejumlah daerah di Jatim, sentra produksi genting tanah liat masih bertahan secara turun-temurun. Banyak di antaranya merupakan usaha keluarga yang mempekerjakan puluhan pekerja lokal. Bagi mereka, kebijakan ini bisa menjadi napas baru di tengah persaingan material modern.

Selain faktor ekonomi, Alvisa juga menyoroti sisi teknis dan efisiensi. Genting tanah liat dinilai lebih praktis dalam perawatan.

“Kalau ada yang rusak, cukup ganti bagian yang pecah saja. Berbeda dengan atap seng, yang biasanya harus mengganti satu lembar besar,” tambahnya.

Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, melihat program gentingisasi sebagai kebijakan yang memiliki dua sisi manfaat: penyediaan hunian layak dan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Program ini bagus untuk mendorong hunian yang lebih layak bagi masyarakat serta membangkitkan UKM lokal pengolahan genting,” katanya.

Hendry menekankan bahwa mayoritas produsen genting tanah liat merupakan UKM rumahan. Setiap unit usaha umumnya mempekerjakan puluhan orang, mulai dari proses pencetakan, pembakaran, hingga distribusi.

Jika permintaan meningkat secara masif, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah yang menggantungkan hidup dari sektor ini.

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya regulasi teknis yang jelas dari pemerintah pusat. Sebab program ini merupakan kebijakan yang bersifat top down.

“Petunjuk teknis harus jelas. Dari pra-produksi, produksi, hingga distribusi ke rumah tangga penerima manfaat harus terstandar, akuntabel, dan transparan,” tegasnya.

Di sisi lain, Hendry juga mengingatkan agar program gentingisasi tidak menambah beban keuangan negara secara berlebihan. Ia menyoroti defisit APBN 2025 yang telah mencapai sekitar Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, skema pembiayaan harus dirancang matang agar tujuan pemberdayaan ekonomi lokal tercapai tanpa memperlebar defisit anggaran.

Program gentingisasi kini menjadi topik yang bukan hanya bicara soal atap rumah, tetapi juga menyangkut kemandirian industri, kesehatan masyarakat, hingga masa depan ribuan pekerja kecil di Jawa Timur.

Jika dirancang dengan tepat, kebijakan ini berpotensi menjadikan genting tanah liat bukan sekadar penutup bangunan, melainkan simbol kebangkitan ekonomi lokal.

Editor : Arif Ardliyanto