Hemat BBM Tanpa Naik Harga, Ekonom Surabaya Beri Cara Jitu Jaga Daya Beli Tepat Sasaran

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), muncul pendekatan yang lebih menenangkan: menghemat tanpa harus menaikkan harga.

Bagi banyak warga, harga BBM bukan sekadar angka di papan SPBU. Ia berpengaruh langsung pada ongkos harian, dari biaya berangkat kerja hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, menjaga stabilitas harga menjadi kunci agar daya beli masyarakat tidak tergerus.

Ekonom dari Universitas Surabaya, Firman Rosjadi Djoemadi, menilai pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan itu. Caranya bukan dengan menaikkan harga, melainkan mengalihkan anggaran operasional menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran.

Menurut Firman, efisiensi di dalam tubuh birokrasi dapat membuka ruang fiskal yang cukup besar. Pengurangan perjalanan dinas hingga penghematan listrik kantor dinilai mampu menghasilkan dana yang bisa dialihkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

“Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah penerapan sistem kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini bukan sekadar tren, tetapi dinilai mampu memangkas konsumsi energi secara signifikan. Berkurangnya mobilitas pegawai otomatis menekan penggunaan BBM di sektor transportasi, sekaligus mengurangi konsumsi listrik di perkantoran.

“Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, juga biaya transport,” jelas Firman.

Langkah sederhana ini, jika diterapkan secara konsisten, bisa memberi dampak berantai terhadap penghematan energi nasional.

Selain efisiensi di sektor publik, Firman juga menyoroti pentingnya mempercepat pemanfaatan gas alam cair (LNG). Indonesia dinilai memiliki cadangan gas yang cukup besar untuk mengurangi ketergantungan pada impor elpiji dan minyak bumi.

Optimalisasi energi domestik ini bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal kedaulatan energi jangka panjang.

“Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG,” katanya.

Ia pun mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas perkotaan agar pemanfaatan LNG bisa segera dirasakan masyarakat luas.

Berbeda dengan sektor birokrasi, penghematan energi di sektor industri tidak bisa dilakukan secara ekstrem. Firman mengingatkan, jika efisiensi dilakukan pada proses produksi utama, dampaknya justru bisa menurunkan output ekonomi.

Karena itu, penghematan di sektor industri sebaiknya difokuskan pada fasilitas pendukung, seperti area perkantoran di lingkungan pabrik.

“Kalau proses produksi dikurangi energinya, justru tidak bagus bagi output,” ungkapnya.

Strategi lain yang dinilai efektif adalah mempercepat transisi ke kendaraan listrik melalui pemberian insentif.

Menurut Firman, pendekatan berbasis insentif lebih mudah diterima masyarakat dibandingkan kebijakan yang bersifat menekan, seperti pembatasan atau kenaikan harga.

“Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah,” ujarnya.

Di tengah kecemasan masyarakat terhadap krisis energi global, kebijakan yang memberi kemudahan justru menjadi kunci menjaga stabilitas sosial.

“Untuk saat ini, saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas,” tuturnya.

Dengan berbagai opsi tersebut, menjaga stabilitas harga BBM bukan hal mustahil. Di balik kebijakan yang tepat, ada harapan agar masyarakat tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa dibebani lonjakan biaya hidup.

Editor : Arif Ardliyanto