Angka Kematian Ibu Masih Jadi Ancaman, Kemendagri Instruksikan Daerah Bergerak Cepat

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pemerintah terus memperkuat langkah untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia. Di Jawa Timur, upaya tersebut tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat koordinasi antarlembaga, perencanaan pembangunan, hingga dukungan anggaran agar setiap ibu hamil memperoleh layanan yang cepat dan tepat.

Bagi pemerintah, satu kematian ibu bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga yang kehilangan sosok penting, anak yang tumbuh tanpa kasih sayang ibu, serta masa depan yang ikut dipertaruhkan.

Baca Juga

Ngeri! Angka Kematian Ibu Melahirkan di Jatim 82,56 per 100 ribu Kelahiran Hidup

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Talkshow "Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Rangka Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi untuk Mendukung Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu" yang digelar di Surabaya, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Kepala Subdirektorat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kemendagri, Rezha Pranatama, serta Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, dr. Ruri Mutia Ichwan.

Rezha menegaskan, keberhasilan menekan AKI sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. Indonesia menargetkan AKI turun menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup pada 2029 dan 70 per 100.000 kelahiran hidup pada 2030, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga

Kemendagri Gelar Lokakarya di Jatim, Bahas Angka Kematian Ibu

"Target nasional maupun SDGs tidak akan tercapai tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah. Kabupaten dan kota menjadi garda terdepan karena langsung berhadapan dengan masyarakat, termasuk para ibu hamil," ujar Rezha.

Ia mengungkapkan, hasil evaluasi Kemendagri menunjukkan masih terdapat sejumlah kendala yang memperlambat penurunan AKI. Mulai dari lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), perencanaan yang belum terintegrasi, keterbatasan anggaran, hingga kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu diperkuat.

Menurutnya, persoalan kematian ibu tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar seluruh program berjalan selaras.

Baca Juga

Angka Kematian Ibu Melahirkan di Jatim Tinggi, Ini Penyebabnya

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah menjalankan lima langkah strategis, yakni memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan sinergi antar-OPD tanpa ego sektoral, mengintegrasikan program kesehatan reproduksi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, memperluas pertukaran praktik baik antarwilayah, serta memperkuat peran pemerintah provinsi dalam membina kabupaten dan kota.

Sebagai landasan, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/4591/SJ tentang penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi guna mendukung percepatan penurunan AKI.

Selain itu, melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.9.5/4860/Bangda tertanggal 18 Juni 2026, seluruh pemerintah daerah didorong membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu yang ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.

Baca Juga

Peranan Bidan Dalam Membantu Tekan Angka Kematian Ibu Hamil

Sementara itu, Direktur Bina Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, dr. Ruri Mutia Ichwan, menilai kader pendamping keluarga memiliki peran vital dalam mendeteksi risiko kehamilan sejak dini.

Menurutnya, keberadaan kader yang dekat dengan masyarakat memungkinkan potensi komplikasi kehamilan diketahui lebih cepat sehingga ibu hamil segera mendapatkan pendampingan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

"Deteksi dini menjadi bagian penting untuk mencegah risiko kehamilan berkembang menjadi kondisi yang membahayakan ibu maupun bayi," jelasnya.

Kemendukbangga/BKKBN juga terus mendorong integrasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, hingga pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Pemerintah menilai seluruh rangkaian tersebut harus dilakukan secara terpadu, mulai dari edukasi masyarakat, perencanaan keluarga, pemenuhan gizi, deteksi dini, hingga akses layanan kesehatan yang berkualitas.

Talkshow ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan, Bappeda Provinsi Jawa Timur, BKKBN Jawa Timur, serta sejumlah organisasi perangkat daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui forum tersebut, pemerintah kembali menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka kematian ibu bukan sekadar memenuhi target nasional. Lebih dari itu, setiap ibu yang berhasil diselamatkan berarti menjaga keutuhan keluarga dan memastikan anak-anak tetap memiliki kesempatan tumbuh bersama sosok ibu. Dengan sinergi lintas sektor yang kuat, diharapkan tidak ada lagi ibu yang kehilangan nyawa akibat terlambat memperoleh pertolongan medis.

Editor: Arif Ardliyanto