Kebakaran Bromo Bikin Resah, DPRD Jatim Minta Pemprov Ambil Alih Komando Turun ke Lokasi

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Kebakaran hutan di kawasan Gunung Bromo kembali menjadi perhatian. DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim tidak hanya menunggu ketika api sudah membesar, tetapi mengambil peran sejak tahap pencegahan hingga penanganan di lapangan.

Anggota DPRD Jatim, Ibnu Alfandy, menilai karakter kebakaran hutan berbeda dengan kebakaran pada umumnya. Api di kawasan hutan dapat menjalar dengan cepat dan tidak mengenal batas wilayah administratif.

Baca Juga

Juragan 99 Bersama J99 Corp Bergerak Dukung Penanganan Kebakaran Gunung Bromo

Kondisi tersebut membuat penanganan kebakaran tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah satu kabupaten atau kota. Dibutuhkan koordinasi lintas wilayah agar personel, peralatan, hingga sumber daya lainnya bisa segera dikerahkan ketika titik api muncul.

“Pemprov harus ambil bagian terdepan dalam hal ini. Pemprov harus mengomando koordinasi antar kabupaten/kota,” kata Ibnu.

Menurut Ibnu, kebakaran di kawasan Bromo seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat sistem penanganan kebakaran hutan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Ia menilai koordinasi lintas daerah harus disiapkan sebelum bencana terjadi. Dengan begitu, ketika muncul kebakaran, pemerintah tidak lagi sibuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, melainkan bisa langsung bergerak melakukan pemadaman.

“Jangan sampai ketika kebakaran sudah meluas baru koordinasi dilakukan. Harus ada pola penanganan bersama yang jelas, termasuk siapa yang mengambil komando dan bagaimana dukungan antarwilayah diberikan,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim, Ibnu menyebut posisi Pemprov sangat strategis dalam menyatukan berbagai pihak yang berkepentingan. Koordinasi tersebut dapat melibatkan pemerintah kabupaten/kota, BPBD, pengelola kawasan, aparat keamanan, relawan hingga masyarakat sekitar.

Menurut dia, sistem tersebut penting karena kawasan hutan dan pegunungan memiliki kondisi yang berbeda dengan permukiman. Akses menuju titik api bisa menjadi tantangan tersendiri, sementara perubahan arah angin dapat membuat api bergerak lebih cepat.

Karena itu, langkah pencegahan juga harus mendapat perhatian serius. Ibnu mendorong agar patroli di kawasan rawan kebakaran, pemantauan titik api, edukasi kepada wisatawan dan masyarakat, serta kesiapan peralatan pemadam dilakukan secara berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah pencegahan. Tetapi kalau terjadi kebakaran, responsnya juga harus cepat dan terkoordinasi. Bromo ini bukan hanya persoalan satu daerah, tetapi bagian dari aset lingkungan dan pariwisata Jawa Timur,” tegasnya.

Ia berharap Pemprov Jatim segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan kebakaran hutan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap daerah memiliki pola kerja yang terintegrasi ketika menghadapi ancaman kebakaran.

Ibnu menegaskan, jangan sampai koordinasi baru dibangun setelah api terlanjur menyebar. Dengan sistem penanganan yang disiapkan sejak dini, potensi kebakaran dapat ditekan dan dampaknya tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.

Editor : Arif Ardliyanto