Gubernur Khofifah Umrah di Tengah Ketegangan Saudi-Houthi
SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci saat situasi keamanan Arab Saudi tengah menjadi perhatian akibat meningkatnya ketegangan dengan kelompok Houthi di Yaman.
Melalui akun Instagram pribadinya pada 21 September 2026, Khofifah menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalankan ibadah umrah di Tanah Suci.
“Alhamdulillah, atas izin Allah SWT, saya diberi kesempatan kembali menapakkan kaki di Tanah Suci. Di tempat ini, setiap langkah menjadi doa. Setiap sujud menjadi ruang untuk berserah. Dan setiap air mata menjadi pengingat betapa luasnya kasih sayang Allah SWT.
Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, melimpahkan kedamaian, keselamatan, dan keberkahan, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, bagi Indonesia. Aamiin, Aamiin YRA. Mohon doa agar seluruh rangkaian ibadah ini senantiasa dimudahkan dan diterima Allah SWT. Allahumma labbaik,” tulis Khofifah.
Keberangkatan Khofifah berlangsung hanya beberapa hari setelah otoritas Arab Saudi melaporkan pencegatan sebuah drone di sekitar Makkah.
Pada Selasa malam, 15 September 2026 sekitar pukul 18.50 waktu setempat, sistem pertahanan udara Arab Saudi mencegat dan menghancurkan sebuah drone di sebelah selatan Makkah sebelum memasuki wilayah udara terlarang kota suci tersebut.
Otoritas Saudi menyebut drone tersebut diluncurkan oleh kelompok Houthi dan mengarah ke wilayah Makkah. Namun, Houthi membantah menargetkan Makkah, sehingga atribusi mengenai sasaran serangan tersebut masih perlu ditempatkan berdasarkan keterangan masing-masing pihak.
Insiden itu terjadi di tengah eskalasi serangan antara Arab Saudi dan Houthi. Saudi bahkan mengeluarkan peringatan keamanan di sejumlah wilayah, termasuk Makkah dan Jeddah, setelah serangkaian serangan dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara itu, Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj meminta keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan terkait perjalanan umrah.
“Ibadah umrah harus dilaksanakan secara aman, tertib, dan bertanggung jawab. Jika kondisi keamanan dinilai berisiko, penundaan sementara merupakan langkah pelindungan, bukan bentuk penghalangan terhadap pelaksanaan ibadah,” ujar Mustolih.
Menurut Komnas Haji dan Umrah, eskalasi konflik berpotensi berdampak terhadap keamanan wilayah, jalur penerbangan, serta perjalanan ibadah. Pemerintah dan penyelenggara umrah diminta menyiapkan skenario apabila terjadi perubahan rute, penundaan penerbangan, hingga pemulangan jemaah.
Komnas Haji dan Umrah juga mendorong Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, perwakilan Indonesia di Arab Saudi, maskapai, biro perjalanan, dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
Pemerintah diminta menyediakan informasi melalui satu kanal yang terkoordinasi, melakukan pendataan jemaah secara waktu nyata, serta menyiapkan skenario darurat.
PPIU juga diminta menyampaikan perkembangan situasi keamanan secara terbuka kepada jemaah dan memastikan kebutuhan akomodasi, transportasi, kesehatan, pendampingan, hingga kepulangan tetap terpenuhi.
Editor: Arif Ardliyanto