JAKARTA - iNews.id - Peristiwa cuaca ekstrem terkait dengan perubahan iklim, termasuk gelombang panas, banjir dan kebakaran hutan, saat ini semakin intensif.
Setiap peningkatan suhu global akan menyebabkan peningkatan korban jiwa, mata pencaharian dan kerusakan ekosistem. Satu dekade terakhir adalah yang terpanas dalam catatan sejarah. Sehingga pemerintahan dunia setuju bahwa tindakan bersama sangat diperlukan.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyebut bahwa Indonesia memiliki peran penting terkait dengan kebijakan iklim.
"Saat ini Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih paling lama tahun 2060, serta target bersyarat untuk menghentikan penggunaan batubara secara bertahap paling lama tahun 2040," katanya dalam konferensi bertajuk “The Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy”.
Konferensi yang diadakan selama dua hari itu untuk menyoroti perspektif tentang perubahan iklim dan keberlanjutan dari sektor pemerintah, bisnis, kebijakan publik, dan lingkungan.
Sri Mulyani mengatakan, untuk sementara sumber energi campuran masih bergantung pada batu bara. Pemerintah berkomitmen tidak menambah pembangkit listrik tenaga batu bara baru untuk mencapai carbon net sink pada tahun 2030.
"Hal ini sangat penting karena sektor ini menyumbang 60% dari emisi Indonesia,” tambahnya.
Sri menyebut, peranan pemerintah Indonesia yang baru-baru ini menetapkan penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan yang sejalan dengan UN SDG.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan implementasi ESG dalam bisnis dan perekonomian Indonesia.
Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai target Nationally Determined Contributions (Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional - NDC) pada tahun 2030, mengurangi 29 persen emisi gas rumah kaca secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait