Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih meminta agar honor GTT/PTT SMA/SMK diberikan selama 12 bulan secara penuh dimurni, tidak dipecah dengan perubahan. Agar kejadian macetnya pencairan ini tidak terulang ditahun berikutnya.
"Kita ketahui bahwa honor yang kita anggap tidak seberapa yang kita sharingkan ke GTT/PTT yang ter-SK gubernur sangat sangat dibutuhkan untuk biaya hidup dan operasional penunjang kinerjanya mereka," paparnya.
Hikmah menyebut, total Rp. 118.605.600.000,- anggaran akan dicairkan untuk honorarium GTT/PPT.
Pencairan anggaran itu terhitung sejak Mei hingga Desember. Ia memastikan jika pencairan honorarium GTT/PTT akan segera cair. Mengingat, sudah dilakukan oleh Kemendagri.
Sementara untuk alokasi anggaran di tahun 2023 honor GTT/PTT, Hikmah menjabarkan jika sudah masuk dalam draf RAPBD dan teralokasikan selama 12 bulan penuh. Dengan besaran anggaran mencapai Rp. 208.623.600.000.
"Kami mohon maaf kepada para guru atas keterlambatan dan kekurang jelian kami mengontrol. Padahal jauh-jauh hari pada tahun 2022 kita sudah ngomong kalau toh harus dipecah, minimal dimurni harus 10 bulan. Hingga ketika menunggu pengesahan perubahan masih tetap aman," tandasnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
