SURABAYA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) terus mendorong tumbuhnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Jatim dengan nilai PDRB sebesar 57,81%. UMKM juga yang menjadi pembangkit ekonomi di tengah krisis pandemi global selama lebih dari dua tahun belakangan.
Kepala Dinas Koperasi (Dinkop) dan UKM Provinsi Jatim, Andromeda Qomariah mengatakan, dunia tengah dihadapkan pada ancaman resesi global pada tahun 2023.
Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi sektor ekonomi, tak terkecuali di Jatim. UMKM juga diprediksi dapat kembali menjadi tameng ekonomi pada resesi global tahun 2023 mendatang.
Karena itu, Pemprov melalui Dinkop dan UKM Jatim terus gencar mengawal penguatan sektor bisnis menengah ke bawah itu.
Diantaranya dengan memberikan fasilitas untuk UMKM melalui East Java Super Corridor (EJSC) di Kota Malang, Jember, Pamekasan, Bojonegoro dan Madiun.
"Saya selalu diingatkan oleh Bu Gubernur Khofifah kalau menurut Jack Ma, di tahun 2030 85% ekonomi dunia akan digerakkan oleh UMKM. Ini yang selalu kami pegang dan menjadi motivasi untuk mengawal penguatan UMKM Jatim, terlebih dengan tantangan resesi di tahun depan," ujarnya, Sabtu (12/11/2022).
Andromeda menyebut, banyak hal yang telah dilakukan Dinkop dan UKM Jatim untuk memastikan pelaku UMKM di Jatim mendapatkan dukungan dan fasilitasi dari pemerintah. Salah satunya dengan mengadakan berbagai pelatihan dan fasilitasi pendampingan.
Pada 11 November 2022 lalu, misalnya, Dinkop dan UKM Jatim mengadakan pelatihan pembuatan produk ayam katsu, kremes dan hokben. Diinisiasi oleh Yordan M Batara-Goa yang merupakan anggota Komisi A DPRD Jatim, kegiatan tersebut diikuti oleh banyak ibu rumah tangga di Surabaya dan sekitarnya.
"Kami juga beberapa kali melakukan pendampingan sertifikasi halal gratis. Yang terakhir diikuti oleh 50 pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha makanan dan minuman dari berbagai daerah seperti Sidoarjo, Surabaya, hingga Mojokerto dan dipimpin langsung oleh perwakilan Komisi B DPRD Jatim, Mbak Agatha Retnosari," ungkap Andromeda.
Tak hanya itu, Dinkop dan UKM Jatim juga telah memfasilitasi permohonan Kekayaan Intelektual hingga 2.590 merek dagang sejak 2014-2022.
"Kami juga ada kerjasama dengan Kemenkumham untuk merek. Kalau harga umum adalah Rp1,6 juta, di Dinkop dan UKM Jatim hanya Rp500.000. Ini betul-betul kami manfaatkan agar merek dagang mereka terlindungi dan memiliki payung hukum," jelas Andromeda.
Capaian lain yang telah diupayakan Dinkop UMKM Jatim di Tahun 2022 ini yaitu fasilitasi pembuatan katalog digital, desain logo kemasan, dan foto produk bagi 450 UMKM melalui Milenial Job Center (MJC), fasilitasi sertifikasi Hazard analysis and critical control points (HACCP) untuk jaminan mutu keamanan pangan bagi 4 UMKM, fasilitasi sertifikasi SNI untuk 2 UMKM, fasilitasi PIRT untuk 13 UMKM.
Selain itu, pendampingan sertifikasi halal juga telah dilakukan untuk 459 UMKM, pengajuan pendaftaran merek untuk 165 UMKM, Uji laboratorium produk untuk 29 produk UMKM, dan pelatihan pembuatan produk, manajerial, dan IT Entrepreneur bagi 2.000 UMKM serta pendampingan untuk Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 1.600 UMKM
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
