JAKARTA, iNewsSurabaya.id – Pemimpin pasar Digital Trust di Indonesia Privy memantapkan langkah ekspansi bisnis ke Australia. Sebagai pasar penting dalam strategi global perusahaan, Australia merupakan tempat pengujian bagi Privy untuk menggali penerapan solusi identitas digital dan tanda tangan digitalnya dalam konteks negara maju.
Rencana ekspansi Privy ke Australia mendapat dorongan signifikan melalui kemitraannya dengan Katalis, sebuah program pengembangan bisnis yang didukung pemerintah Indonesia-Australia, dalam bentuk strategi memasuki pasar. Privy mengalokasikan AUD 5 juta dolar untuk mendirikan kantor dan memulai operasi di Australia.
“Kami senang dan menyambut baik dukungan Katalis, yang akan memberikan wawasan berharga tentang pasar Australia dan jaringannya. Kami tentunya optimis bahwa teknologi Privy cocok untuk bisnis Australia yang ingin mengurangi waktu dan biaya transaksi secara signifikan dan pada saat yang sama meningkatkan privasi dan keamanan bagi konsumen," kata CEO Privy Marshall Pribadi.
Melalui dukungan kepada perusahaan teknologi Indonesia untuk berinvestasi di Australia, Katalis mewujudkan integrasi pasar yang lebih baik antara kedua negara demi kemitraan ekonomi baru yang inklusif, sebagaimana diamanatkan oleh Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia- Australia.
Sementara itu, menurut Direktur Katalis Paul Bartlett, Ekspansi Privy ke pasar Australia membawa keuntungan bersama bagi Australia dan Indonesia. Di pihak Australia, pengenalan layanan identitas dan tanda tangan digital akan meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi online dan sistem manajemen dokumen.
"Ekspansi Privy juga pertanda baik tidak hanya bagi perkembangan perusahaan, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan tentang adanya peluang kemitraan, perlindungan, dan akses pasar sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia,” kata dia.
Berbasis di Jakarta dan didukung oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, Katalis, juga dikenal sebagai Program Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia CEPA, dimandatkan untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi antara kedua negara.
Berdiri sejak tahun 2016, Privy menawarkan berbagai macam produk yang memungkinkan solusi end- to-end perusahaan yang telah terbukti mengubah dan merevolusi bisnis di Indonesia.
Perusahaan yang berbasis di Jakarta ini merupakan institusi non-pemerintah pertama yang mendapat izin sebagai PSrE (Certificate Authority (CA)) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia dan telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan.
Privy melayani lebih dari 30 juta pengguna terverifikasi dan 2.800 konsumen perusahaan, serta setiap tahunnya memproses lebih dari 40 juta tanda tangan.
Perlu diketahui, Privy adalah perusahaan rintisan penyedia kepercayaan digital terkemuka dan perusahaan Indonesia pertama yang bergabung dengan FIDO Alliance atau Asosiasi Industri Internasional dengan misi untuk menciptakan standar otentikasi global yang aman dan ramah pengguna.
Privy terdaftar di Forbes Asia 100 to Watch 2021 dan memiliki izin sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik berinduk dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Menurut data yang dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Otoritas Sertifikat Indonesia, sekitar 80 persen sertifikat digital yang baru diterbitkan pada tahun 2020 dikeluarkan oleh Privy.
Privy juga merupakan penyedia E-KYC pertama yang secara resmi tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan satu-satunya penyedia digital trust yang lolos dari regulatory sandbox Bank Indonesia (BI).
Sejak 2019, Privy telah memperoleh persetujuan resmi untuk mengakses data identitas nasional dan biometrik wajah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memverifikasi identitas penggunanya dengan akurasi tertinggi.
Pada tahun 2022, CEO dan co-founder Privy dianugerahi oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pada Rapat Tahunan Penyedia Jasa Keuangan sebagai ”Pelopor Identitas Digital dan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang mendukung program pemulihan ekonomi nasional”.
Kemudian pada Oktober 2022, Privy menerima SK Menteri Keuangan untuk melayani baik wajib pajak perorangan maupun badan untuk menandatangani dokumen terkait pajak secara digital menggunakan PrivyID atau EnterpriseID.
CEO Privy, Marshall Pribadi, saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Indonesia Regtech and Legaltech Association (IRLA), Wakil Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), seorang Endeavor Entrepreneur, dan terdaftar di Forbes Asia 30 under 30 pada tahun 2017.
Sedangkan IA-CEPA ECP Katalis (Katalis) adalah program pengembangan perdagangan dan investasi unik lima tahun (2020-2025) yang didukung pemerintah untuk membuka potensi besar kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Australia.
Katalis didirikan di bawah Program Kerjasama Ekonomi dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia (IA-CEPA ECP).
Program ini melengkapi program pembangunan Pemerintah Australia yang ada dengan pendekatan bilateral yang berorientasi komersial. Katalis juga menempatkan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial (GEDSI) pada kegiatan intinya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
