CEREBON, iNewsSurabaya.id - Pemecatan Muhammad Sabil sebagai guru honorer SMK asal Cirebon, setelah mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, masih menjadi polemik di masyarakat.
Meski orang no 1 di Jawa Barat sudah membuat klarifikasi, namun menurut Dedi Haryadi, Koordinator Beyond Anti Corruption (BAC), Ridwan Kamil tetap harus bertanggung jawab atas Direct Message (DM) Instagram ke akun sekolah SMK Telkom Sekar Kemuning, Kota Cirebon.
Menurut Dedi, pangkal permasalahan yang membuat Sabil melayangkan kritik kepada Ridwan Kamil karena saat melakukan zoom dengan murid SMPN 3 Kota Tasikmalaya, ia menggunakan atribut milik partai.
Seharusnya ketika Sabil mengkritik pimpinan atau pejabat dengan valid dan mendasar, menurut Dedi ia tak harus kehilangan pekerjaannya.
Langkah Ridwan Kamil yang melakukan DM Instagram kepada Sabil dan pihak sekolah menurut Dedi berlebihan.
"Justru dengan melakukan DM dan membuat Sabil kehilangan pekerjaan, itu merupakan langkah zalim dan salah," tegasnya.
Dedi melihat, DM yang dilakukan Ridwan Kamil tersebut bukan lagi mencerminkan pemimpin mau dikritik. DM tersebut merupakan langkah pembalasan atau ketidaksukaan Ridwan Kamil terhadap kritik yang dilontarkan Sabil.
Langkah tersebut dinilai Dedi justru ini bertentangan dengan jargon Ridwan Kamil yang selama ini mau menerima kritik dari masyarakat.
Menurut Dedi, wajar saja jika Sabil mengkritik Ridwan Kamil saat itu. Sebab pada saat zoom dengan murid SMPN 3 Kota Tasikmalaya, ia menggunakan atribut mirip dengan partai Golkar. Jas kuning yang biasa dipergunakan oleh kader partai Golkar.
Dedi menilai langkah Ridwan Kamil yang menggunakan jas mirip Partai Golkar tersebut seperti hendak melakukan kampanye. Apa lagi dia saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih Partai Golkar.
“Motif menggunakan jas kuning ini sudah pasti politik untuk mendapatkan dukungan suara. Sehingga valid dan sah kritik dari Sabil. Harusnya ketika menghadiri acara kedinasan, pakaian yang dipakai tak boleh menggambarkan salah satu partai. Kalau dia menggunakan pakaian dinas atau pakaian pada umumnya, mungkin masalah ini tak akan terjadi. Ridwan Kamil tak memiliki etika ketika melakukan zoom meeting tersebut. Seharusnya ketika acara kedinasan apa lagi di sekolah, seharusnya dia tak boleh menggunakan atribut partai. Jadi menurut saya masalah utamanya ada di Ridwan Kamil sendiri,” kata Dedi.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
