SURABAYA, iNews.id - DPD Partai NasDem Kota Surabaya menggelar refleksi akhir tahun 2021. Nasdem fokus untuk menyelesaikan penanganan Covid-19, surat ijo, kemiskinan, pengangguran, dan kekerasan terhadap anak.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya, Robert Simangunsong mengatakan, untuk penanganan Covid -19 di Tahun 2021 memerlukan dukungan semua pihak. Tak hanya dari Pemerintah Kota, namun publik juga harus aktif dalam menerapkan protokol kesehatan.
"Kita tahu kedisiplinan masyarakat masih rendah. Padahal kedisiplinan merupakan kunci penanganan Covid-19. Karena itu,masyarakat diharap memiliki kesadaran dan berperan aktif, setidaknya dengan terus menjaga protokol kesehatan (prokes)," ujarnya di Kantor DPD Partai NasDem, Jalan Arjuno Surabaya, Jumat (31/12/2021).
Dengan masih belum usainya pandemi Covid-19 tentunya sangat berdampak besar di masyarakat. Bahkan, di Surabaya selama tahun 2021 angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya meningkat. Ini bisa dilihat dari data jumlah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari kisaran 400 ribu orang meningkat drastis menjadi 1 juta orang.
Sementara jumlah pengangguran juga tinggi. Per Agustus 2019, jumlahnya mencapai 5, 87 persen. Pada 2020, melonjak menjadi 9,79 persen, dan per Agustus 2021 tercatat sebesar 9,68 persen atau turun 0,11 persen dari tahun sebelumnya.
"Ya, kami berharap pemkot serius menangani kemiskinan dan pengangguran. Ini harus menjadi prioritas program, selain penanganan Covid-19, " tandas dia.
Lebih jauh, Robert menegaskan, semua ini tidak cukup diselesaikan dengan statemen yang berupa wacana. Tapi harus konkret dan direalisasikan dalam program-program dengan skala masif dengan intervensi anggaran besar dan tepat sasaran.
Terjadinya pemiskinan akibat pandemi Covid-19, juga berdampak masih tingginya angka kematian ibu dan anak saat melahirkan. Sehingga perlu meningkatkan dan menggalakkan lagi posyandu.
"Ini agar kesehatan ibu hamil dan anak terus terpantau. Masih banyak ibu hamil kurang memahami pentingnya kesehatan. Plus kebutuhan ekonomi yang makin sulit, " ungkap dia.
Soal aksi kekerasan terhadap perempuan yang meningkat, Robert yang juga seorang pengacara menyatakan, perlu ditambahnya pendampingan dan konsultasi terhadap korban. Karena selama ini masih banyak korban yang masih merasa minder untuk melaporkan apa yang dialami.
"Karena itu, perlu ada ruang konsultasi dan pendampingan terhadap kaum hawa korban kekerasan," tegas dia
Terkait surat Ijo di Surabaya yang belum tuntas, Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria dan Tata Ruang DPD Nasdem Kota Surabaya, Gunawan mendorong agar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi segera membentuk Satgas Reforma Agraria guna membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) merealisasikan target program nasional PTSL (Pendaftaran Tanah Secara Langsung) dimana pada 2023 peta bidang tanah harus terbentuk. "Sehingga pada 2025 warga Surabaya bisa mendaftarkan tanahnya secara langsung, "ucap dia.
Selain itu, Gunawan menandaskan, Partai NasDem mendesak agar penarikan retribusi IPT segera dihentikan karena warga yang mendiami tanah surat ijo terkena pajak dobel, dimana obyek pajak sudah dikenakan PBB, lalu dikenakan lagi retribusi IPT.
"Terkait surat ijo ini tidak hanya di Surabaya, tapi juga ada di Batam, Makassar, Jakarta, Semarang dan lain lain. Penyelesaian tanah surat ijo di daerah-daerah lain gampang. Hanya di Surabaya yang berbelit-belit. Ini karena tanah negara tersebut didaftarkan sebagai aset Pemkot Surabaya, " pungkas dia.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
