SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Selama masa libur Lebaran, pembatasan operasional angkutan barang diterapkan pemerintah pusat. Mulai dari tanggal 17 April hingga 2 Mei. Kecuali angkutan logistik mengangkut bahan pokok (bapok), obat - obatan dan permakanan, para pelaku usaha bongkar muat harus menuruti peraturan tersebut.
Sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Bina Marga. Yaitu nomor KP-DRJD 2616 Tahun 2023, nomor SKB/48/IV/2023, nomor 05/PKS/Db/2023. Yakni pengaturan lalu-lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan balik angkutan lebaran 2023.
Meski begitu (pembatasan), namun aktivitas ekspor - impor tetap berjalan normal. Kondisi tersebut, sedikit memberikan angin segar bagi para pelaku usaha pengiriman logistik. Salah satunya Perkumpulan Kolaborasi Lintas Usaha Bersama Logistik Indonesia (Klub Logindo).
Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Klub Logindo Provinsi Jawa Timur, Christin Adni, mengapresiasi kebijakan kelonggaran ekspedisi ekspor impor selama arus mudik maupun arus balik lebaran. Selama 24 jam pelabuhan tetap beroperasi, kecuali pada momen hari raya Idul Fitri pada tanggal 21 dan 22 April.
"Meski tidak adanya larangan, tapi pembatasan jam operasional tetap diterapkan. Selain mengangkut bapok, pada jam tertentu angkutan logistik dilarang melintas dijalan tol. Terutama ruas jalan tol yang kerap dilintasi oleh para pemudik. Akibatnya, angkutan barang hanya bisa melintas pada ruas non- tol," paparnya.
Agar aktivitas ekspor - impor tetap berjalan normal, menurut Christin harus pintar - pintar mensiasati dengan kondisi yang terjadi. Seperti memaksimalkan pengiriman pada hari ini (kemarin) dan mencari ruas - ruas jalan yang tidak dilintasi para pemudik dengan pengawasan atau rekomendasi dari petugas kepolisian.
Kemudian guna menekan kerugian saat libur Lebaran, pemerintah mengimbau agar perusahaan logistik ekspor impor tetap beroperasi dan menyimpan barang di depo terdekat. Seperti di Kawasan Margomulyo, sehingga kemungkinan biaya yang timbul akibat storage (penyimpanan) dapat berkurang.
Sedangkan pihak pelabuhan akan mengajukan kebijakan seperti tahun-tahun sebelumnya di mana ada potongan cost yang timbul jika ada case tersebut dan tenaga diajukan kepada pihak head office depo atau storage.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
