SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Ketua Umum DPP Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir meminta seluruh kader dan jajaran MKGR di Jawa Timur (Jatim) untuk tegak lurus menjalankan kebijakan partai dan kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pernyataan tegas itu disampaikan Adies saat menghadiri pelantikan jajaran Ormas MKGR Jatim di salah satu hotel Surabaya, Sabtu (15/7/2023). Hal itu dinyatakan Adies menyusul riak-riak kecil terkait perpecahan di tubuh partai menjelang Pilpres 2024. “Saya tegaskan, kita mendukung penuh kebijakan partai dan kebijakan Ketum Arlangga Hartarto,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menegaskan, jika saat ini Partai Golkar di pusat tidak ada persoalan yang serius. Jika belakangan ada riak-riak kecil yang ingin menggelar munaslub menggantikan posisi Ketum Golkar Airlangga Hartarto, hal itu tidak mudah dilakukan.
“Ada syarat yang harus dilalui. Pertama jika di DPP menginginkan. Tetapi saat ini di pusat aman-aman saja dan tidak ada yang mengingkan. Kedua jika 2/3 pengurus DPD provinsi menginginkan. Nah ini tidak ada. Jadi sebaiknya kita bekerja menghadapi pileg dan pilpres untuk kemenangan partai,” ujar Wakil Ketua DPP Golkar Bidang Hukum ini.
Untuk itu lanjut Adies, pihaknya meminta kader MKGR di Jatim ung baru dilantik untuk memenangkan partai dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Ia berpesan kepada para calon legislatif (caleg) untuk bisa menambah jumlah wakil rakyat di legislatif. “Kalau di Surabaya saat ini ada 5 wakil, ke depan bisa dapat 7 kursi. Sidoarjo yang saat ini 4 kursi bisa tambah jadi 7,” terangnya.
Dia juga menegaskan, berdasarkan hasil Munas dan Rakernas Partai Golkar, keputusan terkait Pilpres 2024 diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum DPP Partai Golkar. "MKGR jangan sungkan-sungkan untuk melawan jika ada gerakan-gerakan yang mencoba melanggar kebijakan-kebijakan dari Partai Golkar," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Adies juga menjelaskan DPP MKGR sudah melantik 31 DPD MKGR dari 38 Provinsi di Indonesia. Yang belum dilantik sebanyak 7 provinsi. Terdiri dari empat provinsi baru dan tiga provinsi lama. Yang lama kosong, yaitu Sulawesi Tengah, papua dan Papua Barat. “Yang belum dilantik itu, karena ada masalah disana,” tandasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
