BSN Terus Genjot UMK Raih SNI

JAKARTA, iNewsSurabaya.id - Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat besar. 

Melansir situs resmi setkab, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa PDB ekonomi sebanyak 61 persen didukung oleh UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Termasuk, dalam hal penyerapan tenaga kerja sebanyak 97 persen. 

Untuk mendukung UMKM berdaya saing tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus menggenjot UMKM meraih Standar Nasional Indonesia (SNI) salah satunya melalui program SNI bina-UMK yang telah dimulai pada tahun 2022. 

Sampai dengan bulan Desember tahun 2023, tercatat sekitar 549.970 produk pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI bina-UMK secara gratis.

Kepala BSN, Kukuh S Achmad dalam Konferensi Pers Refleksi BSN Tahun 2023 dan Rencana Tahun 2024 di Kantor BSN, Jakarta pada Kamis (11/01/2024) mengatakan tanda SNI bina-UMK merupakan tanda yang ditetapkan oleh BSN untuk digunakan oleh UMK bersamaan dengan diperolehnya NIB.

Sebagaimana diketahui, dalam upaya meningkatkan daya saing khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK), pemerintah terus mengupayakan berbagai kebijakan, salah satunya dengan memberi kemudahan izin berusaha serta pembinaan penerapan SNI. 

Melalui aplikasi Sistem Perizinan Tunggal (Online Single Submission/OSS), pada saat pelaku UMK dengan klasifikasi usaha berisiko rendah memproses Nomor Induk Berusaha (NIB), sekaligus dapat memperoleh hak penggunaan Tanda SNI bina-UMK.

Kukuh meyakini dengan UMK ber-SNI, maka daya saing akan meningkat. "Tanda SNI Bina UMK akan mendukung UMKM di Indonesia naik kelas, kepercayaan diri meningkat, dan siap bersaing di pasar nasional maupun global," ujar Kukuh.

Capaian lain BSN di bidang SPK

Dalam kurun waktu 1 tahun (2023), selain BSN fokus pada peningkatan daya saing UMK melalui SNI Bina UMK, berbagai capaian BSN telah memberikan dukungan bagi infrastruktur mutu. 

Pengembangan dan penerapan infrastruktur mutu pada akhirnya berdampak pada meningkatnya perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

Diantara capaian tersebut, antara lain, sejalan dengan posisi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship) pada tahun 2023, BSN berperan dalam penyusunan peta jalan standar negara-negara di ASEAN yang telah diharmonisasikan ke standar internasional dan diterapkan di ASEAN.

Harmonisasi ini, menjamin ketersediaan produk yang berstandar di wilayah ASEAN. Kualitas peranan dan pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di Indonesia yang semakin diakui dunia, membuat BSN optimis bisa menjalankan peranannya dalam mendukung keberhasilan Indonesia dalam Keketuaan ASEAN tersebut.

Pengembangan SPK Indonesia telah memperoleh pengakuan dunia yang ditunjukkan melalui hasil survey tentang Indeks Infrastruktur Mutu dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan / Quality Infrastructure for Sustainable Development Index (QI4SD) yang diadakan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pada tahun 2022. 

Dalam survey ini, Indonesia menduduki peringkat ke- 34 di dunia dari total 137 negara di dunia yang ikut disurvei. 

Di forum internasional lainnya, usulan Indonesia, standar bawang merah dan pala yang dirumuskan oleh Codex Alimentarius Commisission (CAC) diterima oleh dunia internasional. Codex telah menetapkan kedua standar tersebut menjadi standar Codex. 

Capaian BSN tahun 2023 juga ditunjukkan melalui komitmen BSN dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholder dan masyarakat. Meliputi, pengembangan SNI, penyiapan skema sertifikasi dan akreditasi, penerapan SNI dan pembinaan pelaku usaha meraih SNI, serta peranan Standar Nasional Satuan Ukuran/SNSU bagi kepentingan masyarakat. 

Dalam pengembangan SNI, BSN telah menetapkan 531 SNI baru di tahun 2023. SNI yang telah ditetapkan oleh BSN pada tahun itu diantaranya SNI Carbon Capture Storage (CCS); Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Umum series (SNI IEC 61851-1:2017, SNI IEC 61851-23:2014, SNI IEC 61851-24 :2014, SNI IEC 61851-21-1:2017), Kabel EV series (SNI IEC  62893 -1, 62893-2,  62893-3 : 2017), Konektor EV series (SNI IEC 62196-1 : 2014, serta SNI IEC 62196-3: 2014).

“Kami juga memastikan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di Indonesia. Pada tahun 2023, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) melakukan akreditasi terhadap 328 LPK,” ujar Kukuh.
 
Dalam mengoperasikan sistem akreditasi yang berorientasi kepada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas, sampai tahun 2023, BSN melalui KAN mengoperasikan 41 skema akreditasi dan 17 skema diantaranya telah mendapat pengakuan internasional. 

BSN terus melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, serta promosi standar dan penilaian kesesuaian terhadap 45.328 orang. 

Namun, tak hanya promosi. BSN melakukan pembinaan terhadap UMKM dan organisasi sejumlah 328 untuk menerapkan SNI yang kemudian diarahkan menjadi role model penerapan SNI. 

Kukuh melanjutkan, melalui pengembangan dan penerapan SNI di Indonesia, BSN memberikan dukungan terhadap program pemerintah dan permasalahan yang dihadapi seperti SNI ISO 22379:2022 Keamanan dan resiliensi - Pedoman untuk menjadi tuan rumah dan penyelenggara acara berskala kota atau regional.

Selain itu, melalui pengelolaan SNSU, tahun 2023 BSN telah melakukan pelayanan kalibrasi dan menerbitkan 2.292 sertifikat kalibrasi. 

Hingga tahun 2023 SNSU BSN mendapatkan 147 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi, serta memproduksi 5 reference material (kimia) untuk logam dalam air mineral, logam dalam air sungai, buffer pH 4, gas CO2 dalam N2 serta pengawet dalam kecap.

Kinerja BSN tentunya perlu didukung ketersediaan infrastruktur dan SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu, BSN tak lupa memberikan perhatian pada pengembangan SDM standardisasi dan penilaian kesesuaian, dengan memberikan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui e-learning dan mengeluarkan 32.106 sertifikat. 

Capaian di tahun 2023 tentunya tak membuat BSN berpuas diri. Tahun 2024, BSN akan terus menargetkan pengembangan infrastruktur mutu. 

“Kami ingin masyarakat semakin terlindungi dari produk yang tidak aman dan berkualitas. Juga, daya saing produk nasional bisa semakin meningkat. Harapan lebih luas, ini bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia,” pungkas Kukuh.

Editor : Ali Masduki