SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) untuk Pengendalian Inflasi Jawa. Rapat penting ini dilaksanakan di salah satu Hotel di Malang, Selasa (27/2/2024).
Dalam Rakorpusda tersebut difokuskan pada tiga komoditas utama yakni, beras, aneka cabai, dan bawang merah serta terdapat 11 daerah prioritas. Antara lain, DKI Jakarta (Jakarta Pusat), Semarang, Bandung, Bekasi, Madiun, Sumenep, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, dan Surabaya. Pada kesempatan yang sama telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara 8 klaster ketahanan pangan dan BUMD/BUMP di wilayah Jawa.
Rakorpusda ini menghasilkan tiga strategi dalam pengendalian risiko inflasi pangan di wilayah Jawa. Pertama, penguatan produktivitas pangan strategis baik on farm maupun off farm, khususnya pada 16 klaster komoditas beras, 18 klaster aneka cabai, dan 13 klaster bawang merah.
Kedua, perluasan dan penguatan ekosistem BUMD Pangan di wilayah Jawa melalui Kerjasama antar daerah (KAD) yang terintegrasi antara klaster ketahanan pangan dan off taker BUMD. Ketiga, perluasan warung TPID sebagai warung pengendalian inflasi pangan pada 11 daerah prioritas, didukung dengan penguatan komunikasi efektif pada seluruh aspek strategi.
Deputi Kepala Perwakilan KPwBI Provinsi Jatim, M. Noor Nugroho menyampaikan materi terkait outlook inflasi dan potensi risiko ke depan yang perlu diwaspadai di wilayah Jawa. Selanjutnya Deputi Kemenko Perekonomian RI, Ferry Irawan dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Batara Siagian masing-masing memaparkan strategi pengendalian inflasi secara nasional tahun 2024 dan peningkatan produktivitas komoditas ketahanan pangan.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy menyampaikan akan berfokus pada pengendalian inflasi pangan. Ini penting, karena beberapa komoditi pangan menyumbang angka inflasi di Jatim. Komoditi tersebut diantaranya beras, aneka jenis cabai dan bawang.
Untuk itu, ia menyampaikan gagasannya terkait skema program korporasi petani. Yang mana program ini diharapkan dapat meningkatkan daya tawar terhadap tengkulak dan daya saing petani sekaligus sebagai alternatif solusi mengendalikan inflasi utamanya inflasi pangan di Jatim.
"Saat ini, pelatihannya sudah berjalan di Jombang dengan 10 gapoktan menggunakan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multi pihak baik petani pemilik rice mill, kemudian kepala desa dan beberapa komponen lainnya," katanya.
Dia menambahkan, pengendalian inflasi menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena sangat berpengaruh terhadap keterjangkauan harga dan perubahan garis kemiskinan. Pembangunan daerah akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu, ketika inflasi dikendalikan maka peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga barang, khususnya komoditi pangan. Karena sektor komoditi makanan berkontribusi sebesar 75,8% pembentuk garis kemiskinan Jatim," urainya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
