SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Tantangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bagi Pertumbuhan Penerimaan Daerah yang Berwawasan Lingkungan'. Acara ini berlangsung di Kantor Dinas ESDM Jawa Timur di Jalan Tidar, Surabaya, dengan tujuan mengoptimalkan pajak daerah dari sektor MBLB.
Acara tersebut menjadi penting mengingat ancaman kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor yang mencapai Rp4 triliun.
Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Nurkholis, mengungkapkan bahwa potensi pendapatan dari MBLB di Jawa Timur mencapai 413.858.560 ton yang tersebar di 28 kabupaten/kota.
"Pemprov perlu menggali lebih banyak potensi yang bisa mendatangkan PAD," ujar Nurkholis pada Rabu (17/7/2024).
Dari total potensi MBLB tersebut, sebanyak 95.639.518 ton diprediksi akan diproduksi pada tahun 2024, yang berpotensi memberikan kontribusi PAD sebesar Rp483.249.215.024 bagi pemerintah kabupaten/kota.
"Oleh karena itu, acara kali ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari sektor MBLB. Ada bagi hasil 20% untuk pemprov dan 75% untuk kabupaten/kota. Hari ini kami menggali opsi-opsi untuk memaksimalkan PAD dari MBLB," jelas Nurkholis.
Untuk memaksimalkan PAD dari sektor MBLB, diperlukan pengawasan ketat dalam memonitor tambang MBLB, baik dari pemegang izin yang sah maupun dari penambang ilegal.
Nurkholis menegaskan bahwa peluang peningkatan penerimaan daerah masih besar sepanjang illegal mining dapat ditangani.
Potensi MBLB di Jawa Timur sebenarnya mencapai 700-800 miliar ton. Oleh karena itu, koordinasi dengan stakeholder terkait dari kabupaten/kota sangat penting untuk menghitung kembali jumlah potensi yang ada.
Nurkholis menambahkan bahwa sektor MBLB di Jawa Timur menghadapi banyak tantangan dalam dua tahun terakhir, terutama dengan pesatnya perkembangan pembangunan yang membawa konsekuensi maraknya pengusahaan MBLB untuk bahan baku infrastruktur.
Permintaan bahan baku pertambangan MBLB terus meningkat seiring dengan pertumbuhan pembangunan, namun ketersediaan potensi dan luas wilayah tetap.
Sementara itu, perkembangan demografi juga terus meningkat, sehingga perlunya kolaborasi untuk memastikan pertambangan MBLB memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga.
Acara FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, Satpol PP Jawa Timur, BIN Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Timur, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, dan Inspektur Tambang Penempatan Jawa Timur.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
