Adhy menjelaskan, terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus diperhatikan salah satunya terkait isu prioritas antara lain penanganan kemiskinan, persoalan stunting, pengangguran, inflasi dan pelayanan publik.
"Kita mengetahui meskipun angka kemiskinan di Jatim berada pada 9,79 persen per Maret 2024, namun komitmen untuk menurunkan kemiskinan harus terus dilakukan di seluruh daerah," jelasnya.
"Sama halnya dengan penurunan stunting menjadi komitmen bersama agar penurunan stunting bisa mencapai 14 persen sesuai dengan target dari pemerintah pusat," imbuhnya.
Adhy menyebut pelantikan ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat dikarenakan Penjabat sebelumnya mengundurkan diri dan maju mencalonkan diri mengikuti Pemilukada.
"Secara aturan meskipun menyisakan 5-6 bulan menjabat ketika maju ikut Pilkada harus diganti oleh Penjabat lain dan tidak boleh ada jeda atau kekosongan kepemimpinan," sebutnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
