JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Jombang nomor urut 1, Mundjidah-Sumrambah lebih menguasai data isu perempuan dan anak saat debat perdana pilkada Jombang daripada Paslon nomor urut 2 Warsubi-Salman.
Pendapat tersebut disampaikan Aktivis Perempuan dari Lembaga pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan Women’s Crisis Center (WCC) Jombang, Ana Abdillah yang hingga kini masih menyorot hasil debat publik yang diselenggarakan KPU setempat, akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, dalam debat publik itu, panelis Khalid Mawardi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya membacakan pertanyaan tentang tanggapan Paslon tentang kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak peserta didik serta kebijakan dan strategi kongkretnya.
Menurut Ana, pada dasarnya paslon secara spesifik belum menyampaikan inovasi, atau perubahan yang dibuat sebagai upaya pencegahan penanganan dan mendukung upaya penegakkan hukum untuk kasus kekerasan seksual.
Namun, aktivis perempuan asal Kota Santri itu menyebut jika pasangan petahana Mundjidah - Sumrambah lebih menguasai dalam isu pokok materi dalam debat publik tersebut.
“Berkaitan dengan datanya yang spesifik yang paling menguasai data isu perempuan dan anak ya di Paslon satu aku melihatnya,” sebut perempuan berkacamata ini.
“Karena disitu Ibu Nyai Mundjidah sebagai calon Bupati menyampaikan adanya program bimbingan pranikah yang bekerjasama dengan Kementerian Agama, terus memperkuat sinergitas antara lembaga penyedia layanan pemerintah dan lembaga penyedia layanan masyarakat seperti WCC Jombang gitu,” sambungnya.
Untuk Paslon nomor urut 2 Warsubi - Salman, Ana menilai belum ada jawaban yang spesifik mengenai isu materi itu.
"Kalau melihat Paslon nomor dua sendiri itu aku malah belum melihat jawaban-jawaban secara kongkrit dan spesifik bisa menjawab 3 dosa besar dunia pendidikan, isu perundungan, isu kekerasan seksual dan intoleransi,” ungkapnya.
“Karena dari Paslon nomor dua sendiri kan hanya menjawab soal kesejahteraan guru yang sebenernya itu masih belum spesifik dan masih belum relevansi, masih belum mengena menjawab invasi bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menjawab isu pokok perlindungan perempuan dan anak,” kata dia melanjutkan.
Data yang dihimpun WCC Jombang dari berbagai sumber sepanjang 2022-2023, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jombang meningkat. UPTD PPA Jombang mencatat sebanyak 327 kasus terhadap Perempuan dan anak menjadi korban dengan catatan 127 pengaduan yang masuk merupakan anak dan 243 merupakan perempuan.
Berdasarkan data WCC Jombang, catatan tahunan pendampingan perempuan korban kekerasan berbasis gender 2021 – 2023 menunjukan dari total 255 perempuan yang didampingi, sebanyak 106 adalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 133 adalah korban Kekerasan Seksual yang terdiri dari dari kasus Pelecehan Seksual (41), Perkosaan (40), Inces (7).
Berdasarkan klasifikasi usia, 255 dari total perempuan yang didampingi sepanjang 3 tahun terakhir, sebanyak 103 berusia anak dan 91 kasus masih berusia Remaja. KDS JCC Plus Jombang mencatat sebanyak 79 kasus orang dengan HIV Positif diderita orang dengan rentang usia 14 -19 tahun dari total 1.753 penderita HIV Positif di Kabupaten Jombang.
Laporan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jombang secara khusus mengidentifikasi ragam permasalahan anak yang menyasar anak rentan yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik sebagai korban dan saksi tindak pidana, serta anak yang berkonflik dengan hukum (Pelaku) tindak pidana dengan klasifikasi data terpilah diantaranya : Korban 55 anak, Saksi 57 anak serta Anak Berkonflik dengan Hukum 8 anak.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
