JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Program Dasawisma yang diusung oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Warsubi Salman (WarSa) dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jombang, menuai pertanyaan mengenai relevansinya di era modern.
Para pengamat menilai program tersebut sudah ketinggalan zaman dan kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Jombang saat ini yang telah memasuki era postmodern.
Program Dasawisma, yang merupakan program lama dari era Orde Baru, dianggap kurang relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern.
Sosiolog sekaligus akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari, mengungkapkan bahwa program Dasawisma mengingatkannya pada masa kecilnya.
"Saat ditanya soal Dasawisma, saya ingat waktu itu saya masih SD ya, dan kebetulan bapak saya termasuk perangkat desa dan ibu saya dulu juga aktivis PKK ya, jadi ingat masa kecil saya dulu," kata Mukari.
Ia pun menekankan perlunya kajian mendalam terhadap program Dasawisma untuk melihat relevansinya dengan kondisi masyarakat Jombang saat ini.
"Program itu kan harus dikaji, disesuaikan dengan situasi ya. Artinya apakah program lama ini masih relevan dengan kondisi masyarakat kita yang kalau secara akademis bisa disebut masyarakat yang post truth, masyarakat pasca kebenaran ya," ujarnya.
Mukari menjelaskan bahwa masyarakat Jombang saat ini cenderung pragmatis dan nilai kearifan lokal semakin menipis.
"Sehingga kalau program Dasawisma itu diterapkan pada tahun 70-an, dimana masyarakat masih dalam kondisi memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, maka itu (program Dasawisma) masih bisa diterapkan dengan mudah ya," tuturnya.
Ia mencontohkan kegiatan kerja bakti yang dulu dilakukan masyarakat. "Kita ambil contoh misal kerja bakti, apakah masyarakat kita saat ini mau untuk kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan-selokan, itu kan susah sekarang. Kenapa? Karena masyarakat sudah tahu, bahwa semua kebutuhan itu bisa dianggarkan oleh negara," ujarnya.
Mukari juga mempertanyakan efektivitas program Dasawisma mengingat Warsubi Salman pernah menjabat sebagai kepala desa.
"Sehingga dia (Warsubi) bisa menggagas program itu (dasawisma), bagus dan bisa dilaksanakan, kalau bagus iya memang bagus, tapi hal itu tidak mudah dilakukan dan harus dilakukan kajian di tengah masyarakat kita yang hari ini pragmatis, karena hari ini semuanya kan harus dinilai dengan materi," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Jombang periode 2014-2019, Minardi dari partai Demokrat, juga menyatakan bahwa program Dasawisma merupakan program lama yang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia juga mempertanyakan realisasi program tersebut mengingat anggaran Dasawisma sudah ada dalam APBN dan APBD.
"Dalam parlemen itu kan partai koalisi menjagokan siapa atau siapa, nah itu kan ada peran pentingnya DPRD dengan pemerintah itu mengatur situasi, mengelola sirkulasi di anggaran APBD Kabupaten," tuturnya.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
