JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Program Dasawisma yang diusung oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Warsubi Salman (WarSa) dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jombang, menuai pertanyaan mengenai relevansinya di era modern.
Para pengamat menilai program tersebut sudah ketinggalan zaman dan kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Jombang saat ini yang telah memasuki era postmodern.
Program Dasawisma, yang merupakan program lama dari era Orde Baru, dianggap kurang relevan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern.
Sosiolog sekaligus akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari, mengungkapkan bahwa program Dasawisma mengingatkannya pada masa kecilnya.
"Saat ditanya soal Dasawisma, saya ingat waktu itu saya masih SD ya, dan kebetulan bapak saya termasuk perangkat desa dan ibu saya dulu juga aktivis PKK ya, jadi ingat masa kecil saya dulu," kata Mukari.
Ia pun menekankan perlunya kajian mendalam terhadap program Dasawisma untuk melihat relevansinya dengan kondisi masyarakat Jombang saat ini.
"Program itu kan harus dikaji, disesuaikan dengan situasi ya. Artinya apakah program lama ini masih relevan dengan kondisi masyarakat kita yang kalau secara akademis bisa disebut masyarakat yang post truth, masyarakat pasca kebenaran ya," ujarnya.
Mukari menjelaskan bahwa masyarakat Jombang saat ini cenderung pragmatis dan nilai kearifan lokal semakin menipis.
"Sehingga kalau program Dasawisma itu diterapkan pada tahun 70-an, dimana masyarakat masih dalam kondisi memegang teguh nilai-nilai kebersamaan, maka itu (program Dasawisma) masih bisa diterapkan dengan mudah ya," tuturnya.
Ia mencontohkan kegiatan kerja bakti yang dulu dilakukan masyarakat. "Kita ambil contoh misal kerja bakti, apakah masyarakat kita saat ini mau untuk kerja bakti, gotong royong, membersihkan selokan-selokan, itu kan susah sekarang. Kenapa? Karena masyarakat sudah tahu, bahwa semua kebutuhan itu bisa dianggarkan oleh negara," ujarnya.
Mukari juga mempertanyakan efektivitas program Dasawisma mengingat Warsubi Salman pernah menjabat sebagai kepala desa.
"Sehingga dia (Warsubi) bisa menggagas program itu (dasawisma), bagus dan bisa dilaksanakan, kalau bagus iya memang bagus, tapi hal itu tidak mudah dilakukan dan harus dilakukan kajian di tengah masyarakat kita yang hari ini pragmatis, karena hari ini semuanya kan harus dinilai dengan materi," katanya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Jombang periode 2014-2019, Minardi dari partai Demokrat, juga menyatakan bahwa program Dasawisma merupakan program lama yang perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia juga mempertanyakan realisasi program tersebut mengingat anggaran Dasawisma sudah ada dalam APBN dan APBD.
"Dalam parlemen itu kan partai koalisi menjagokan siapa atau siapa, nah itu kan ada peran pentingnya DPRD dengan pemerintah itu mengatur situasi, mengelola sirkulasi di anggaran APBD Kabupaten," tuturnya.
Minardi juga menilai bahwa program Dasawisma yang diusung WarSa kurang realistis mengingat Warsubi Salman merupakan calon petahana.
"Program pasangan petahana biasanya lebih realistis daripada pendatang baru, karena apa? Karena pasangan petahana sudah tahu porsi-porsi anggarannya, kalau yang baru itu hanya menganalisa saja, dan itu dipertanyakan pada partai pendukungnya," ujarnya.
Kades Kepatihan, Erwin Pribadi, menegaskan bahwa program Dasawisma sebenarnya sudah ada di desa dan kelurahan, dan dijalankan melalui PKK.
"Itu sudah lama mas, dan sebelum saya menjabat sudah ada mas. Dan Dasawisma itu sebenarnya kepanjangan tangan dari PKK mas, 10 program pokok PKK itu, kemudian diimplementasikan ke Dasawisma," ungkapnya.
Erwin juga menjelaskan bahwa program Dasawisma sudah dijalankan melalui PKK, Posyandu lansia, dan Posyandu remaja.
"Ya karena 10 tugas pokok PKK, diantaranya juga. Dan sekarang lebih di-split lagi, kayak jumantik, posyandu, dan esensinya dasawisma itu pekerjaannya ya seperti itu," tuturnya.
Ia mengakui bahwa program Dasawisma memang sudah ada, namun efektivitasnya dipertanyakan mengingat banyaknya program lain yang serupa.
"Memang program itu dulu efektif ya, tapi banyaknya kegiatan membuat jambor (tumpang tindih), dasawisma dengan PSI dan banyak lagi lainnya, termasuk posyandu lansia, posyandu remaja juga masuk di wilayahnya dasawisma," tutup Erwin.
Sebagaimana diketahui, Pilbup Jombang 2024 ini diikuti dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Calon petahana Mundjidah Wahab dan Sumrambah diusung empat parpol. Yaitu PDIP, PPP dan Partai Demokrat yang menguasai 20 atau 40% dari 50 kursi DPRD Kabupaten Jombang periode 2024-2029. Ditambah Partai Hanura, nonparlemen.
Sedangkan pasangan Warsubi dan Salmanudin Yazid atau Gus Salman (WarSa) diusung Koalisi Jombang Maju. Koalisi ini diperkuat PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKS, NasDem, serta partai nonparlemen PAN, Partai Gelora dan PSI.
Warsubi-Salman membanggakan program Dasawisma untuk meraih simpati warga Jombang. Sedangkan Mundjidah Wahab dan Sumrambah sudah memiliki bekal kemampuan dan pengalaman memimpin jalannya pemerintahan Kabupaten Jombang. Mundjidah berjanji bakal meningkatkan layanan kepada masyarakat, jika nantinya terpilih kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang.
Editor : Ali Masduki
Artikel Terkait
