SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia masih merasakan diskriminasi dalam berbagai kebijakan pendidikan tinggi. Menyambut pemerintahan baru, mereka berharap adanya perlakuan yang lebih adil dan setara, sebagaimana diamanatkan dalam sistem pendidikan nasional.
“Sesuai konstitusi, hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Tidak seharusnya ada diskriminasi dalam perlakuan dan kebijakan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta. Ini pesan penting yang kami sampaikan kepada pemerintahan baru Republik Indonesia,” ujar Prof. Dr. Thomas Suyatno, Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), dalam diskusi bertema Perspektif Pengelolaan PTS pada Pemerintahan Baru di Untag Surabaya, Selasa (26/11/2024).
Prof. Thomas juga menegaskan bahwa ABP PTSI menolak gagasan perubahan status PTS menjadi PTN. “Jika yayasan pengelola PTS menolak, maka perubahan tersebut tidak boleh dipaksakan,” tegasnya.
Ia juga mengkritik campur tangan berlebihan dari pemerintah dalam pengelolaan PTS. Menurutnya, regulasi yang terlalu ketat hanya akan menghambat kreativitas dan demokrasi kampus.
“Regulasi yang berlebihan hanya akan mengekang dinamika kampus. Biarkan PTS berkembang sesuai karakter dan kebutuhan mahasiswa,” lanjut Thomas.
J. Subekti, Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya, mendukung pernyataan tersebut. Ia berharap pemerintahan baru menciptakan kebijakan yang mendukung kesiapan PTS dalam berkompetisi dengan PTN dan perguruan tinggi asing.
“Kami butuh kejelasan arah kebijakan agar bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan, termasuk persaingan global,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua ABP PTSI Jawa Timur, Dr. Budi Endarto, SH., M.Hum, menyoroti ketidakadilan dalam penerapan aturan, terutama rasio dosen dan penerimaan mahasiswa baru.
“Aturan harus diterapkan sama antara PTS dan PTN. Banyak PTN menerima mahasiswa tanpa memperhatikan rasio dosen. Lebih parah lagi, banyak dosen PTS yang direkrut oleh PTN, sehingga merugikan swasta,” ungkap Rektor Universitas Wijaya Putra Surabaya ini.
ABP PTSI berarapkan Pemerintahan Baru Lebih Adil dalam Penerapan Regulasi Pendidikan Tinggi. Foto iNewsSurabaya/ist
Para pemangku kepentingan PTS berharap pemerintahan baru dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Dengan menghilangkan diskriminasi, perguruan tinggi swasta di Indonesia diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan berkontribusi besar dalam mencetak generasi unggul untuk masa depan bangsa.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
