Raih Dua Penghargaan Nasional, Surabaya Buktikan Satu Data NIK Pacu Pertumbuhan Ekonomi

Arif Ardliyanto
Surabaya meraih dua penghargaan nasional berkat penerapan Satu Data berbasis NIK. Integrasi data kependudukan dinilai mampu memperkuat layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Foto iNewsSurabaya.id/ist

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam membangun sistem Satu Data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai menunjukkan dampak yang semakin luas. Integrasi data kependudukan tidak hanya memperkuat akurasi pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Capaian tersebut mengantarkan Pemkot Surabaya meraih dua penghargaan nasional pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 3-4 Agustus 2026.

Surabaya meraih Dukcapil Prima Award dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori kabupaten/kota berpenduduk besar. Selain itu, Kota Pahlawan juga berhasil meraih Peringkat Pertama Nasional Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026, sekaligus masuk dalam 10 besar nasional capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Surabaya meraih dua penghargaan nasional berkat penerapan Satu Data berbasis NIK. Integrasi data kependudukan dinilai mampu memperkuat layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Foto iNewsSurabaya.id/ist

Penghargaan Dukcapil Prima Award diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Senin (3/8/2026). Sementara penghargaan Peringkat 1 FR Perlinsos diterima Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya Anna Fajrihatin dari Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi pada Selasa (4/8/2026).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa transformasi digital kependudukan merupakan pintu masuk utama untuk memastikan seluruh kebijakan dan bantuan pemerintah tepat sasaran melalui prinsip One Data, One Map, One Policy.

"Data kependudukan adalah pintu pertama bagi pemerintah untuk mengetahui siapa warganya, bagaimana kondisinya, serta intervensi apa yang harus diberikan. IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga perizinan," ujar Wali Kota Eri usai menerima penghargaan.

Editor : Arif Ardliyanto

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network