Perangi Masalah Narkoba, HP, dan Pungutan Liar
Masalah peredaran gelap narkoba, keberadaan HP ilegal, dan pungutan liar yang kerap dikaitkan dengan lapas/rutan menjadi perhatian khusus dalam arahan Dirjenpas. Ia menegaskan bahwa citra negatif ini harus segera diubah.
“Kita ubah image yang tidak baik di dalam lapas dan rutan. Semua harus bekerja dengan integritas,” pintanya tegas.
Mashudi juga menyampaikan dukungan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap program peningkatan kesejahteraan pegawai dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu langkahnya adalah peluncuran Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo), yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan, baik selama pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.
“Pengelolaan koperasi harus dimaksimalkan agar memberikan manfaat signifikan bagi WBP, pegawai, dan masyarakat,” katanya.
Dengan berbagai langkah ini, Mashudi berharap Pemasyarakatan dapat menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
