JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Insiden dugaan oplosan Pertamax dan Pertalite kembali menuai sorotan publik. Legislator PDI Perjuangan, Sadarestuwati, mendesak Pertamina, Pemerintah, dan Kejaksaan Agung untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap proses pengadaan BBM bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92.
Menurutnya, audit ini harus dilakukan secara transparan guna mengembalikan kepercayaan publik yang tengah terguncang, terutama setelah mencuatnya kasus mega korupsi senilai Rp 193,7 triliun yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.
Sadarestuwati menyoroti bahwa dugaan korupsi di tubuh Pertamina bukan hal baru. Ia bahkan mengungkapkan bahwa nilai kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun tersebut hanya merupakan perhitungan dalam satu tahun, bukan total kerugian selama periode 2018-2023.
“Kami mendengar bahwa angka tersebut baru mencerminkan satu tahun saja. Artinya, ada indikasi bahwa penyelenggaraan BBM ini sudah jauh melenceng dari tujuan awalnya,” ujar anggota Komisi VI DPR RI ini, Sabtu (1/3/2025).
Ia menegaskan bahwa seharusnya Pertamina berperan dalam menghadirkan BBM murah dan berkualitas demi kesejahteraan rakyat. Namun, realitanya justru sebaliknya.
"Ini bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga menunjukkan betapa kacaunya tata kelola BBM di Indonesia. Sampai muncul lelucon di masyarakat bahwa Pertamax adalah 'Pertalite yang nggak antre'. Jangan salahkan rakyat kalau kepercayaan mereka runtuh dan akhirnya marah," lanjutnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
