Dampaknya, pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi ikut tergerus. "Penurunan ekspor dan produksi industri jelas akan menurunkan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi Jatim secara keseluruhan," jelas Adik.
Tak hanya ekonomi, dampak sosial pun mengintai. PHK massal bisa memicu lonjakan angka kemiskinan, anak putus sekolah, hingga potensi kerawanan sosial seperti demonstrasi dan instabilitas kawasan industri.
Untuk mengatasi kondisi ini, Adik menekankan pentingnya memperkuat pasar domestik dan mencari alternatif negara tujuan ekspor baru. Selain itu, pemerintah perlu mendorong investasi di sektor strategis seperti industri pangan, energi terbarukan, dan green energy.
"Yang tak kalah penting adalah memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi melalui komunikasi yang baik dan kebijakan konkret," tegasnya.
Adik juga mengungkapkan adanya penurunan kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kebijakan pemerintah. “Dari informasi yang kami peroleh, kepercayaan terhadap Pak Prabowo di awal bisa mencapai 80%. Namun begitu masuk ke pemerintahan turun 20%, dan ketika sampai ke kebijakan turun lagi 20%,” ujarnya.
Dengan kepercayaan pelaku ekonomi yang kini hampir di bawah 50%, menurutnya, ini menjadi bahan koreksi serius.
"Semua pihak, baik pemerintah maupun pelaku usaha, harus bersikap inovatif, adaptif, dan kolaboratif untuk menghadapi tantangan ini," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
