Dorong Keterbukaan Informasi Publik, Kemenkum Jatim dan KIP Jatim Perkuat Sinergi

Arif Ardliyanto
Kanwil Kemenkum Jatim dan KIP Jatim perkuat sinergi dorong keterbukaan informasi publik dan percepatan regulasi daerah yang transparan. Foto iNEWSSURABAYA/ist

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur (Kanwil Kemenkum Jatim) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan melalui audiensi strategis dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KIP Jatim) yang berlangsung pada Rabu pagi (16/4) di kantor KIP Jatim, Surabaya.

Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi antar lembaga dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi, khususnya dalam penyusunan regulasi daerah serta peningkatan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, memimpin langsung rombongan yang terdiri dari para Kepala Divisi, Kabag Tata Usaha, dan pejabat teknis lainnya. Mereka disambut hangat oleh Ketua KIP Jatim, Edi Purwanto, beserta jajaran.

“Kami sangat terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan KIP Jatim demi mendorong keterbukaan informasi publik yang berkualitas. Proses transformasi organisasi yang kami jalankan saat ini juga berfokus pada pembentukan regulasi daerah serta pelayanan hukum yang optimal,” ujar Haris.

Haris juga mengakui adanya potensi miskomunikasi dalam pelayanan informasi yang diberikan, sehingga pendampingan dari KIP Jatim menjadi hal yang sangat penting.

Di sisi lain, Ketua KIP Jatim, Edi Purwanto, menyoroti pentingnya validasi badan hukum, terutama karena mayoritas pemohon informasi berasal dari kalangan LSM. Dalam hal ini, peran Kanwil Kemenkumham sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses verifikasi dan legalitas.

Ketua Bidang Kelembagaan KIP Jatim, M. Sholahuddin, menambahkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting. Ketiadaan perda ini di beberapa daerah menyebabkan minimnya anggaran bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

“Permintaan informasi kini semakin beragam. Tidak hanya tentang anggaran dan pertanahan, tapi juga banyak yang berkaitan dengan dana desa. Karena itu, kolaborasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) desa bisa menjadi strategi yang sangat efektif,” jelas Sholahuddin.

Audiensi ini menandai langkah awal dalam penguatan kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Jatim dan KIP Jatim. Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan informasi publik yang lebih terbuka, terpercaya, dan berbasis hukum di wilayah Jawa Timur.

 

Editor : Arif Ardliyanto

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network