Sebelumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilihan gubernur dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, sementara pemilihan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota.
Alasannya? Biaya politik yang tinggi dalam pilkada langsung dianggap tidak efisien dan membebani para calon kepala daerah.
“Pilkada langsung selama ini menyedot biaya yang sangat besar, bahkan kadang tidak masuk akal. Ini menjadi keresahan banyak pihak, termasuk para ulama,” ujar Cak Imin.
Ia menyebut bahwa dalam beberapa Musyawarah Nasional Alim Ulama, banyak kritik bermunculan terkait mahalnya ongkos politik pilkada. Oleh sebab itu, usulan skema alternatif perlu dipertimbangkan untuk mengurangi beban tersebut.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
