SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Isu dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah negeri di Jawa Timur makin ramai dibicarakan. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bergerak cepat memberikan klarifikasi resmi.
Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, menegaskan bahwa tidak ada praktik pungli di seluruh sekolah negeri jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.
“Kami pastikan, tidak ada pungutan liar di sekolah negeri,” tegas Aries dalam keterangan pers di Surabaya.
Menurut Aries, seluruh pembiayaan kegiatan sekolah negeri di Jawa Timur telah diatur dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS dilakukan secara terbuka bersama komite sekolah, mengedepankan prinsip musyawarah, transparansi, dan akuntabilitas.
Sekolah-sekolah juga menerima dana dari berbagai sumber, seperti: Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Dana BPOPP (Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Provinsi), Sumbangan sukarela dari masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat yang dimaksud tidak bersifat wajib atau memaksa.
“Kalau dana BOS dan BPOPP belum mencukupi, masyarakat boleh ikut berpartisipasi. Tapi itu sumbangan sukarela, hasil rapat bersama komite, bukan pungli,” ujarnya.
Dindik Jatim juga menepis isu penahanan ijazah. Menurut Aries, untuk lulusan tahun 2024 dan 2025, seluruh ijazah sudah dibagikan. Bahkan, pihak sekolah aktif menghubungi siswa atau datang langsung ke rumah jika ijazah belum diambil.
“Semua ijazah bisa diambil tanpa syarat apa pun. Bahkan bisa dicetak mandiri karena sudah terhubung secara digital,” tambahnya.
Satu-satunya kendala hanya pada kasus tertentu, seperti kesalahan penulisan nama yang harus diperbaiki pusat, atau alumni yang sudah pindah domisili dan sulit dihubungi.
Penting diketahui, pengambilan ijazah harus dilakukan oleh siswa yang bersangkutan karena wajib mencantumkan cap tiga jari—sehingga tidak bisa diwakilkan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga memberikan atensi serius terhadap dugaan pungli dan pengelolaan anggaran sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan dana pendidikan betul-betul digunakan untuk meningkatkan kualitas SDM,” ujar Khofifah.
Menurutnya, anggaran pendidikan tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga dialokasikan untuk lebih dari 4.000 sekolah swasta di Jatim.
Terlepas dari isu pungli, sektor pendidikan di Jawa Timur tetap mencatat prestasi membanggakan. Selama enam tahun berturut-turut, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) ke perguruan tinggi negeri.
Jatim juga mempertahankan gelar juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK tiga tahun berturut-turut. “Kami ingin mewujudkan Generasi Emas 2045. Pendidikan adalah kunci,” tegas Khofifah.
Dinas Pendidikan Jatim bersama cabang dinas dan pengawas sekolah terus melakukan pengawasan intensif. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan tegas akan diambil.
“Kami mengajak masyarakat turut mengawasi dan melaporkan jika ada praktik yang tidak sesuai aturan. Mari kita jaga dunia pendidikan agar tetap bersih dan berintegritas,” tutup Aries Agung Paewai.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
