SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Jaringan Ksatria Airlangga (JAKA), yang merupakan jaringan alumni Universitas Airlangga (Unair) menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.
Koordinator JAKA, Teguh Prihandoko, mengatakan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan moral, historis, serta nilai keadilan bagi para korban pelanggaran HAM dan praktik korupsi pada masa Orde Baru.
“Penolakan ini bukan didorong oleh sentimen pribadi, tetapi berdasarkan penilaian rasional terhadap rekam jejak politik Soeharto selama berkuasa,” ujarnya, Sabtu (8/11/2025).
Dalam pernyataannya, JAKA menilai Soeharto memimpin pemerintahan yang diwarnai pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Beberapa peristiwa yang disorot antara lain tragedi 1965-1966, kasus Tanjung Priok, kasus Talangsari Lampung, pembunuhan aktivis perempuan Marsinah, penculikan aktivis prodemokrasi 1997-1998, hingga penembakan mahasiswa dalam Tragedi Trisakti.
JAKA juga menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggap terstruktur pada masa kepemimpinan Soeharto. Menurut mereka, praktik tersebut berdampak pada melemahnya demokrasi dan meningkatnya ketimpangan ekonomi.
“Mengangkat tokoh yang identik dengan KKN sebagai pahlawan berarti memberikan legitimasi moral terhadap tindakan yang bertentangan dengan semangat reformasi,” lanjut Teguh.
JAKA menegaskan bahwa gelar pahlawan memiliki fungsi pendidikan sejarah bagi generasi mendatang. Karena itu, mereka menilai pemberian gelar tersebut berpotensi menyesatkan pemahaman sejarah publik. “Kami menolak sejarah dijadikan alat pembenaran kekuasaan,” tegas Teguh.
Melalui sikap resminya, JAKA menyampaikan tiga poin seruan. Diantaranya, menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mendesak pemerintah dan Dewan Gelar untuk mempertimbangkan rekam jejak pelanggaran HAM dan praktik korupsi pada masa Orde Baru.
Terakhir, mengajak masyarakat, akademisi, dan alumni Unair untuk turut menyuarakan penolakan sebagai bentuk menjaga integritas sejarah. “Sejarah harus menjadi pelajaran, bukan sarana glorifikasi kekuasaan yang menimbulkan penderitaan rakyat,” tutup Teguh.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkap alasan partainya mengusulkan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Menurut Bahlil, Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia.
Bahlil menyampaikan usulan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).
"Kami juga tadi melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai Pahlawan Nasional," kata Bahlil.
Dia menjelaskan, keputusan mengusulkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hasil pertimbangan seluruh anggota DPP Golkar. Bahlil menilai Soeharto telah berjasa besar selama 32 tahun memimpin Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Karena Golkar berpandangan bahwa jasa Pak Harto ini cukup luar biasa dan Pak Harto adalah salah satu pendiri Partai Golkar, menjadi presiden 30 tahun lebih," ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
