SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Pasar properti di Jawa Timur masih menunjukkan perlambatan meski pemerintah telah menggelontorkan berbagai insentif untuk menggairahkan sektor tersebut. Kondisi ini disampaikan Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Timur, Mohammad Ilyas, dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Jatim di Surabaya.
Ilyas menilai penurunan suku bunga dan perpanjangan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hingga akhir 2027 patut diapresiasi. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum mampu mendorong percepatan pemulihan pasar.
“Kita bersyukur bunga turun dan PPN DTP diperpanjang. Tapi harus diakui, dampaknya ke bisnis properti belum terasa signifikan. Kelesuan masih terjadi dan ini menjadi PR besar menjelang 2026,” ujar Ilyas.
Dalam kesempatan itu, Ilyas menekankan pentingnya sinergi antar-pengembang dan kolaborasi dengan instansi pemerintah. Ia mengungkapkan baru mengikuti rapat koordinasi Pemprov Jatim bersama OJK, BI, BPJS, kepolisian hingga kepala daerah se-Jatim.
Ilyas menyampaikan dua isu besar yang menghambat pembangunan, yakni hambatan terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan aturan luas kavling minimal 72 meter yang masih diberlakukan di sejumlah wilayah seperti Sidoarjo.
“Respons Gubernur sangat positif. Beberapa hambatan langsung mendapat perhatian pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh anggota REI menjaga kekompakan di tengah situasi pasar yang belum sepenuhnya pulih.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, yang turut hadir dalam Rakerda tersebut, memberikan gambaran kondisi ekonomi menjelang 2026. Emil menegaskan pengembang tidak perlu pesimis karena fundamental ekonomi Jatim masih menunjukkan kinerja solid.
“Pertumbuhan ekonomi Jatim pada triwulan III mencapai 5,22 persen. Ini capaian yang sangat baik. Jawa Timur juga menjadi penyumbang seperenam ekonomi nasional,” kata Emil.
Emil menyebut kebutuhan hunian tetap besar karena populasi Jatim mencapai 42 juta jiwa. Namun ia mengingatkan pola beli generasi muda berubah, sehingga pengembang perlu menyesuaikan model hunian dan strategi pemasaran.
Menurut Emil, dinamika tata ruang di daerah bergerak lebih cepat dibanding siklus revisi regulasi. Konsep kawasan kini lebih banyak mengarah pada mixed-use, sehingga diperlukan kebijakan yang adaptif.
“Jangan sampai regulasi justru menghambat investasi,” tegasnya.
Pemprov Jatim juga terus mempercepat sejumlah proyek strategis, termasuk rencana pengoperasian jalan tol hingga Besuki untuk meningkatkan akses menuju Bondowoso dan Situbondo. Langkah ini diyakini bakal membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Jawa Timur.
“Aksesibilitas akan semakin mudah. Dampaknya akan terasa hingga kawasan industri di Nganjuk, Madiun, sampai Ngawi,” kata Emil.
Ia menegaskan Pemprov Jatim siap memperkuat kolaborasi dengan REI guna memastikan iklim investasi tetap kondusif.
“REI adalah mitra strategis pemerintah. Kami membuka ruang kerja sama seluas-luasnya,” ujarnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
